Peristiwa padamnya listrik di beberapa wilayah di Pulau Jawa kemarin mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Dalam hal ini, Perusahaan Listrik Negara (PLN) panen kritikan. Bahkan ada dorongan supaya para pejabat PLN mundur. Lalu, bagaimana sikap pejabat di negara lain ketika gagal mengurusi listrik?
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai mendatangi kantor pusat PLN untuk menindaklanjuti peristiwa padam listrik massal kemarin. Jokowi bahkan mengungkit peristiwa listrik padam pada 2002 yang tidak dijadikan pelajaran oleh PLN.
“Saya tahu pernah kejadian 17 tahun lalu Jawa-Bali. Harusnya itu bisa jadi pelajaran agar kejadian kembali lagi,” kata Jokowi di kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar Maman Abdurahman menyebut manajemen PLN bobrok. Dia mengatakan kejadian listrik padam massal amat merugikan masyarakat.
“Kejadian mati lampu alias blackout se-Jakarta semakin menunjukkan bahwa manajemen PLN sangat bobrok dan pejabat-pejabat PLN harus tobatan nasuha karena dosa mereka sangat besar kepada masyarakat Jabotabek dan sebetulnya masalah yang hampir serupa bukan hanya di Jabotabek saja, tapi di seluruh Indonesia,” kata Maman.
Bahkan Maman mencontohkan peristiwa ini dengan fenomena yang ada di Jepang. Menurut dia, jika peristiwa padamnya listrik ini terjadi di Jepang, si pejabat akan melakukan harakiri.
“Masalah tidak hanya selesai dengan mengajukan permohonan maaf. Kalau di Jepang sudah harakiri (ritual bunuh diri di Jepang karena gagal menjalankan tugas),” katanya.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi VII F-Golkar Ridwan Hisjam menyatakan Menteri BUMN Rini yang semestinya bertanggung jawab atas peristiwa pemadaman listrik massal tersebut. Menurutnya, hal ini jadi tanggung jawab Rini karena berada di atas jajaran direksi PLN.
“Saya melihat ini bukan tanggung jawab direksi PLN, tapi tanggung jawab Menteri BUMN. Menteri BUMN harus bertanggung jawab terhadap kejadian PLN,” kata Ridwan.
Lalu bagaimana jika hal serupa terjadi di negara lain? Ternyata pernah ada beberapa pejabat di negara lain yang mundur lantaran tak becus mengurusi masalah listrik. Pada Senin (5/8), detikcom merangkum daftar pejabat negara lain yang tak becus mengurusi negara lain. Berikut ini daftarnya:
2010: Menteri Kelistrikan Irak, Karim Waheed
Menteri Kelistrikan Irak Karim Waheed mengundurkan diri pada 2010. Seperti yang dilansir BBC, Karim mundur akibat gelombang protes masyarakat Irak yang tak puas atas layanan listrik di Irak.
Irak diketahui saat itu memang sedang kekurangan listrik. Karim Waheed sendiri mengatakan rakyat Irak tidak sabar dengan kondisi saat itu. Ditambah lagi, menurut menteri yang menjabat sejak 2006 ini, dana untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik memang kurang.
“Karena rakyat Irak tidak mampu bersabar dalam penderitaan mereka, yang akan diringankan oleh proyek yang saya sebutkan yang akan menghilangkan kekurangan listrik, dan karena masalah ini telah dipolitisasi di semua sisi, saya menyatakan di depan Anda dengan berani pengunduran diri saya,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi.
2011: Menteri Ekonomi Korea Selatan, Choi Joong-kyung
Sementara itu, pada 2011, Menteri Ekonomi Korea Selatan (Korsel) Choi Joong-kyung mundur seusai peristiwa pemadaman listrik nasional. Seperti dilansir Korea Times, Choi merasa bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Dalam hal ini, Choi memang merasa dia salah hitung ketika melakukan kalkulasi untuk cadangan listrik di Korsel. Berdasarkan penyelidikan, memang ada salah perhitungan yang menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran, hingga membuat lebih dari dua juta rumah di seluruh negara padam.
2017: Menteri Ekonomi Taiwan, Lee Chih-Kung
Lalu, pada 2017, Menteri Ekonomi Taiwan Lee Chih-Kung juga mengundurkan diri karena merasa tak becus mengurusi listrik. Sebagaimana dikutip dari Financial Express, Lee Chih-Kung dianggap gagal dalam mengelola generator listrik yang menjadi tumpuan jutaan rumah di Taiwan.
Berdasarkan penyelidikan, pemadaman listrik itu terjadi karena pembangkit listrik gas alam di Taiwan macet karena kesalahan teknis. Seusai peristiwa itu, Lee Chih-Kung meminta maaf dalam konferensi pers dan mengatakan orang yang melakukan kesalahan akan dihukum. Dalam kesempatan ini, Lee Chih-Kung juga menyatakan mundur.
Untuk diketahui, di Jepang sendiri belum pernah ada pejabat yang berkaitan dengan listrik yang mundur. Karena belum ada masalah serius. Namun, pada 2011 Perdana Menteri Jepang Naoto Kan pernah mundur karena merasa gagal memperbaiki Jepang pasca bencana Tsunami. Di tahun 2010, Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama juga pernah mundur karena gagal menjalankan janji kampanyenya untuk memindahkan pangkalan militer Amerika dari Jepang. [detik]
