Aturan perluasan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di DKI tak akan berlaku bagi penyandang disabilitas.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, kendaraan penyandang disabilitas akan dipasang stiker sebagai penanda agar tak ditertibkan oleh petugas.
“Kita akan pengecualian untuk masyarakat disabilitas akan kita pasang stiker,” ucap Syafrin di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).
Selain itu, perluasan ganjil genap juga tak berlaku bagi sejumlah kendaraan.
Berikut daftar pengecualian kendaraan memasuki kawasan ganjil genap:
1. Kendaraan yang membawa disabilitas
2. Kendaraan ambulan
3. Pemadam kebakaran
4. Angkutan umum (plat kuning)
5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik
6. Sepeda motor
7. Kendaraan angkutan barang khsusus bahan bakar minyak dan bahan bakar gas
8. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, yakni :
a). Presiden atau wakil presiden
b). Ketua MPR atau DPR atau DPD
c). Ketua MA, MK, KY, BPK
9. Kendaraan berplat dinas, TNI dan Polri.
10. Kendaran pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
11. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
12. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas polri. Contohnya, kendaraan pengangkut uang (Bank Indonesia, antar bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Polri.
Pengeculian ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 155 Tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap.
Pelaksanaan perluasan ganjil genap di DKI Jakarta akan mulai diberlakukan mulai 9 September 2019.
Untuk sosialisasi ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Lalu untuk penindakan akan dimulai 9 September 2019 nanti.
Uji coba dilakukan 12 Agustus hingga 6 September 2019.
