Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Orin Gusta Andini menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi, terkait kuota haji.
“Perlu ditelusuri dulu siapa saja yang merencanakan dan terlibat dalam eksekusinya. Memang sektor pengadaan barang dan jasa, rawan dikorupsi dengan berbagai macam modusnya,” ujar Orin kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Senin (15/7/2024).
Ia menegaskan, baik KPK atau aparat penegak hukum lainnya, semestinya bisa menjemput bola tak usah tunggu laporan untuk mengusut dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. “Bisa (mengusut sendiri), sama seperti aparat penegak hukum lain. Tidak hnya dari laporan, tapi juga bisa jika diketahui sendiri,” tegasnya.
Sebelumnya, anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.
“Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” kata Luluk kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Dia mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Pengawasan Haji DPR. “Ada informasi yang kami terima jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen itu terindikasi ada korupsi,” ucap dia.
Untuk mendalami indikasi itu, kata Luluk, Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI akan memanggil para pihak terkait. “Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” katanya.
Diketahui, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024), menyetujui pembentukan Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji.
(Sumber)
