Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memisahkan Kementerian Perumahan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Anggarannya sudah masuk di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 sebanyak Rp 53 triliun.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Dia mengatakan, pemerintahan Prabowo dan Gibran ingin fokus mengembangkan sektor usaha perumahan.
“Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp 53 triliun untuk mulai, dan Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu,” ucapnya dalam agenda APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).
Dengan demikian, Hashim memastikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipecah. Kementerian PU nantinya hanya akan fokus terkait infrastruktur.
“Itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan,” tegasnya.
Adik Prabowo itu menyebutkan dirinya sudah ditunjuk sebagai Kepala Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan, tugasnya adalah berdiskusi dengan para pemangku kepentingan terkait kebijakan tersebut.
“Sejak 4 bulan lalu, saya ditunjuk Pak Prabowo sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran. Kami mengundang dan mengajak beberapa faktor dan lembaga terkait, termasuk BTN, termasuk direksi Perumnas, SMF, dan lain-lain,” jelasnya.
Hashim juga mengajak asosiasi Real Estate Indonesia (REI) untuk berdiskusi secara intensif terkait program perumahan. Pasalnya, Prabowo menargetkan pembangunan 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.
“Dalam program sementara Pak Prabowo setujui, kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan, 1 juta unit apartemen di kota setiap tahun,” ungkapnya.
Hashim menegaskan bahwa proyek perumahaan tersebut akan dipercayakan kepada UMKM, koperasi, dan BUMDES. Hal ini, menurut dia, bertujuan untuk menciptakan kelas menengah baru yang saat ini berkurang 9 juta orang.
“Perusahaan kontraktor, konglomerat, dilarang untuk masuk ke bidang ini,” tegas Hashim.
(Sumber)
