Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar yang juga anggota Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI, Theo L. Sambuaga setuju Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sangat diperlukan.
Hal ini disampaikan Theo pada Diskusi Kebangsaan Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI bersama Golkar Milenial (GoMile), Senin pagi (26/8/2019).
“Saya sepakat GBHN atau semacamnya, apapun namanya, baik dalam blueprint atau roadmap diperlukan oleh kita.” Kata Theo.
Menurut politisi senior Golkar ini, MPR pun sudah membuat pokok-pokok haluan negara melalui strategi 5 tahap pembangunan 5 tahun yang terpadu dan berkesinambungan 2020-2045.
Hanya saja, lanjut Theo, tidak perlu melakukan amandemen UUD 1945.
“Bila memang GBHN dibutuhkan, tak perlu melakukan perubahan konstitusi. Cukup memperbaiki perundangan yang telah ada. Kalau perlu buat UU baru.” Papar politisi asal Sulawesi Utara ini.
Menurut Theo, mengembalikan GBHN dan wewenang MPR dengan merubah konstitusi terlalu berlebihan.
“Menghadirkan GBHN tak perlu merubah konstitusi karena akan berdampak perombakan sistem ketatanegaraan dan menyimpang dari semangat dan komitmen reformasi.” Pungkas Theo.
