Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menyebut masih terdapat ancaman seperti ransomware yang kerap muncul di Sirekap untuk Pilkada 2024.
Hal tersebut ia sampaikan seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR, berkaca ke persoalan Sirekap yang jadi masalah besar pada gelaran Pilpres 2024 lalu.
“Pilkada kan seperti yang kita alami beberapa tahun selama ini adalah terutama ancaman ransomware,” kata Hinsa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
Ransomware itu, ujar dia, biasanya akan men-takedown atau mencuri data yang ada dalam sebuah sistem informasi. Bahkan, yang tak kalah pentingnya bisa menyandera dan mengubah tampilan web.
“Kadang-kadang ia menyandera dan di-pacement itu web jadi tampilannya itu jadi berubah,” jelas Hinsa.
Sementara itu, di lain sisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pembaruan Sirekap bukan justru menimbulkan potensi kecurangan. Melainkan bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap alat bantu perolehan suara.
Hal ini ditanggapi anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos terkait pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyoroti pembaruan Sirekap untuk Pilkada serentak 2024.
“Jadi saya rasa ini justru bentuk transparansi yang harus dilakukan dan kemudian semua orang bisa melihat apakah hasil perolehan suara si pasangan calon, apakah gubernur atau wali kota atau bupati, itu sama dengan apa yang dia saksikan di TPS mereka masing-masing,” ujar Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
Lebih lanjut, menurutnya, dari hasil uji coba yang dilakukan KPU di beberapa tempat semakin membaik dan presisi.
“Mudah-mudahan ini lancar dan memang target kami adalah C-hasil ini dapat terpublikasi semua dari semua TPS, 400 ribuan TPS, memang lebih sedikit dan dari jenis pemilihan kan cuma 2 jenis pemilihan, sebanyak-banyaknya formulir hanya 8 yang difoto,” tuturnya.
(Sumber)
