Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mendukung langkah Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia terkait percepatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR ini pun mendorong penguatan infrastruktur sumber daya nuklir sebagai sumber energi alternatif tanah air.
“Artinya, energi nuklir ini tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, tetapi juga dapat meningkatkan ketahanan energi nasional,” tutur Mukhtarudin, Sabtu 28 Desember 2024.
Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini memaparkan strategi agar Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional, salah satunya yakni terus mendorong Kabinet Prabowo Subianto tetap konsisten fokus pada pengembangan energi nuklir dalam negeri.
Walaupun, Mukhtarudin mengaku pembangun infrastruktur untuk energi nuklir sebagai sumber energi yang stabil dan berkelanjutan memerlukan pertimbangan keselamatan yang tinggi.
“Akan tetapi, energi nuklir ini saya kira dapat menjadi salah satu opsi bagi ketersediaan listrik bagi masyarakat tanpa harus mengotori lingkungan,” imbuh Mukhtarudin.
Langkah penguatan infrastruktur ini juga, lanjut Mukhtarudin sebagai wujud dari komitmen Pemerintahan sebelumnya dalam rangka mewujudkan proses transisi energi yang telah dimulai beberapa tahun lalu.
Berdasarkan data Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Indonesia memiliki cadangan uranium sekitar 90.000 ton dan thorium sebanyak 150.000 ton.
Bahan baku nuklir tersebut tersebar di beberapa kota, di antaranya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Sumatera tercatat memiliki sekitar 31.567 ton uranium dan 126.821 ton thorium.
Sementara Kalimantan memiliki sebanyak 45.731 ton uranium dan 7.028 ton thorium. Sulawesi memiliki 3.793 ton uranium dan 6.562 ton.
Untuk itu, Mukhtarudin berharap dengan memanfaatkan energi nuklir maka Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan investasi dalam sektor energi yang pada gilirannya dapat merangsang pertumbuhan perekonomian lokal.
“Mengingat konteks global yang terus berubah dan tantangan energi yang semakin kompleks, maka memiliki berbagai sumber energi alternatif dapat meningkatkan ketahanan energi nasional Indonesia,” pungkas Mukhtarudin.
Rencana RI Punya Pembangkit Listrik Nuklir di 2032
Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KP2EN).
Aturan ini menjadi langkah penting untuk mempercepat operasional Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang rencananya ditargetkan berjalan pada 2032 mendatang.
Menurut Bahlil, penyusunan Rancangan Perpres KP2EN telah dilakukan, termasuk sosialisasi dan eksekusi rencana terkait PLTN. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung transisi energi menuju net zero emissions pada tahun 2060.
“PLTN akan menjadi solusi pemerintah dalam menurunkan biaya produksi listrik. Hal tersebut juga sekaligus mendukung pengembangan energi terbarukan di Tanah Air,” tutur Bahlil.
Adapun, pada tahap awal, PLTN yang akan dibangun rencananya memiliki kapasitas skala kecil, sekitar 250 hingga 500 Mega Watt. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah akan meningkatkan skala produksi yang lebih besar.
“Kita targetkan di 2032 nuklir ini sudah jalan, karena ini salah satu cara untuk menurunkan nilai kos listrik dan sekaligus untuk menuju energi terbarukan. Mungkin dalam tahap awal tidak dalam skala besar, mungkin kita spot-spot 250 sampai 500 Mega (Watt), tapi ke depan kita akan buat pada skala yang lebih bagus,” pungkas Bahlil Lahadalia.(Sumber)
