Politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira mengingatkan Effendi Simbolon tidak menjadi corong Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), usai eks kader PDIP itu meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PDIP, imbas kasus suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristiyanto jadi tersangka.
Ia lantas mempertanyakan kapasitas Effendi mengkritisi PDIP. “Effendi itu siapa? Semoga Effendi Simbolon tidak semurah itu hanya jadi corong Jokowi,” kata Andreas dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Sebelumnya, Effendi Simbolon turut menyoroti kasus korupsi Harun Masiku yang menyebabkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyandang status tersangka.
Menurutnya, perlu ada pembaharuan dalam internal partai sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Ya, harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui,” kata Effendi kepada wartawan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Selain untuk bertanggungjawab atas kasus Hasto, pembaharuan internal PDIP juga dibutuhkan mengingat masalah yang menyeret Hasto merupakan kasus fatal.
Dia pun meyakini pergantian total kursi pimpinan DPP PDIP menjadi langkah konkret partai berlogo banteng moncong putih ini mempertanggungjawabkan masalah mereka kepada masyarakat.
“Bukan hanya level sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri, kan partai itu kan bukan milik perorangan partai itu kan diatur oleh UU parpol jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Effendi menjelaskan saran tersebut diungkapkannya mencontohkan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Liberal karena masalah internal partainya.
Karenanya, Effendi pun tidak segan menyarankan Megawati untuk mengganti kursi kekuasaannya dengan pimpinan baru sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menimpa Hasto.
“Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum,” tuturnya.(Sumber)
