Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah memastikan tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terhadap pondok pesantren dan madrasah. Hal ini disampaikan menyusul keluhan bahwa belum semua sekolah, termasuk madrasah dan pesantren, mendapatkan akses program tersebut.
“Makan bergizi di anak sekolah, ya nggak boleh ada diskriminasi lah. Masa sekolah negeri diberikan, pesantren nggak, bagaimana itu,” kata Buya Anwar saat dihubungi Inilah.com, Rabu (8/1/2025).
Anwar menegaskan, program yang didanai negara ini harus diberikan kepada seluruh anak sekolah di Indonesia tanpa terkecuali, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Kalau yang dikasih hanya di negeri, berarti yang dianggap anak Indonesia hanya yang sekolah di negeri? Yang di swasta gimana? Logikanya seharusnya semua anak sekolah mendapatkan hak yang sama,” tegas Anwar.
Program MBG Dimulai di 26 Provinsi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dieksekusi sejak Senin (6/1/2025) di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Program ini menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi persoalan stunting di Indonesia.
Istana meminta masyarakat turut mengawasi pelaksanaan program guna mencegah praktik korupsi dan pungutan liar.
“Jika ada indikasi terjadi pungutan liar atau korupsi, pemerintah meminta masyarakat untuk segera melaporkan hal ini ke Badan Gizi Nasional (BGN) atau pihak kepolisian,” ujar Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, Minggu (5/1/2025).
Standar Ketat dan Transparansi Pelaksanaan
Adita menegaskan bahwa BGN telah menetapkan standar ketat terkait gizi, kebersihan dapur, dan proses pengiriman makanan. Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola MBG juga dirancang berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran untuk memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Dengan standar ini, masyarakat diharapkan tidak khawatir dengan kualitas makanan yang disediakan,” tambahnya.
Program MBG, selain menjadi langkah strategis untuk mengatasi stunting, juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendukung kesehatan dan pendidikan generasi muda di Indonesia. Namun, pemerintah diminta terus mengevaluasi pelaksanaanny.(Sumber)
