Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer.
Sebab, meskipun kebijakan Bahlil ini telah dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun hal ini memberikan efek kepada para pengecer elpiji 3 kg naik kelas menjadi agen pendistribusian.
“Walau kebijakan ini telah dibatalkan Prabowo, akan tetapi memacu pengecer untuk menjadi agen pendistribusian. Dengan begitu, kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM pro rakyat,” ujar Idrus dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025) malam.
Idrus menjelaskan, kebijakan Bahlil itu sebenarnya bertujuan untuk menata ulang distribusi gas elpiji subsidi agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, kebijakan tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait ketersediaan dan harga elpiji 3 kg yang naik di pasaran.
“Sudah menjadi rahasia umum bahwa urusan distribusi gas melon, dengan segala kompleksitas dan eksesnya, banyak dikeluhkan masyarakat luas,” tuturnya.
Idrus menyampaikan bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021.
Hanya saja, pada praktiknya, masih banyak pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini.
Dia pun menuturkan sejumlah faktor yang membuat pemerintah perlu menata ulang distribusi elpiji 3 kg.
Yang pertama adalah penjualan gas elpiji subsidi yang masih belum tepat sasaran.
Idrus menekankan bahwa subsidi energi harus diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Jika sekarang pangkalan Pertamina masih berjarak dengan masyarakat, itu disadari oleh pemerintah. Dan tentu untuk selanjutnya, jumlah pangkalan resmi Pertamina akan ditambah. Akan ada sub-sub pangkalan yang akan memudahkan pembelian. Pedagang-pedagang eceran itu bisa menjadi sub pangkalan Pertamina,” terang Idrus.
Lalu, Idrus menyoroti adanya permainan harga elpiji 3 kg di tingkat pengecer.
Idrus mengungkapkan, harga gas subsidi yang seharusnya terjangkau, justru mengalami kenaikan di pasaran akibat spekulan yang mengambil keuntungan di tengah kelangkaan stok.
“Selama ini harga jual gas melon jelas-jelas bersubsidi, tetapi ketika sampai ke pemanfaat, harganya banyak yang jadi melambung. Itu artinya ada rantai permainan yang berlangsung dalam distribusi gas elpiji ini. Apalagi, kenaikan harga ini biasanya berbarengan dengan langkanya gas di pasaran,” katanya.
Yang ketiga adalah maraknya praktik kecurangan dalam distribusi gas melon. Idrus mengungkapkan bahwa ada laporan mengenai tabung gas melon yang berisi kurang dari 3 kg, serta kasus pengoplosan gas.
“Coba bayangkan betapa ruginya masyarakat? Pemerintah mensubsidi untuk meringankan masyarakat, tetapi mafia mencuri untuk menyengsarakan rakyat. Lalu, apakah peristiwa-peristiwa seperti ini harus dibiarkan atau ditata? Boleh dijawab secara rasional, boleh secara nuansa,” ucap Idrus.
Maka dari itu, Idrus menegaskan bahwa atas berbagai pertimbangan tersebut, Bahlil sebenarnya melarang pengecer berjualan elpiji 3 kg semata-mata demi penataan.
“Berangkat dari berbagai pertimbangan inilah, demi kebaikan jangka panjang, kebaikan masyarakat, pemerintah melakukan penataan berkait dengan penjualan dan distribusi gas melon. Sederhana sebenarnya,” imbuh Idrus.
Diketahui, Prabowo akhirnya turun tangan dalam membereskan kekisruhan gas LPG 3 kg. Kekacauan terjadi buntut dari kebijakan Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia.
Pada Jumat (31/1/2025) lalu, Kementerian ESDM menyatakan bahwa penjualan elpiji 3 kg melalui pengecer tidak akan diperbolehkan lagi mulai 1 Februari 2025.
Wamen ESDM Yuliot Tanjung mengatakan bahwa pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
“Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ujar Yuliot. Usai kebijakan diberlakukan, kekacauan pun terjadi.
Pemerintah Janji Ubah Antrean dan kelangkaan gas elpiji subsidi terjadi di sana-sini. Bahkan, ada ibu-ibu lansia asal Pamulang, Tangerang Selatan, yang meninggal karena diduga kelelahan usai mengantre LPG 3 kg.
Bahlil pun mencoba mendatangi antrean di Pangkalan Gas LPG 3 kg di Kota Tangerang, Banten, pada Selasa (4/2/2025) kemarin.
Walhasil, Bahlil menjadi ‘bulan-bulanan’ warga yang marah karena mengantre gas elpiji subsidi. Salah satu warga, Effendi, meluapkan emosinya karena merasa kebijakan pemerintah semakin menyulitkan rakyat kecil.
“Saya sekarang lagi masak, Pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil. “Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar, Pak, butuh makan, butuh kehidupan, logikanya berjalan dong, Pak,” lanjutnya dengan nada geram.(Sumber)
