Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah kembali mendapat sorotan.
Kali ini, kritik datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, yang menyoroti sejumlah masalah dalam implementasi program tersebut.
“Saya sudah berkali-kali mengingatkan terkait dengan pelaksanaan MBG ini. Saya melihat Pemerintah melaksanakannya dengan cara tidak tepat. Cara yang salah,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (30/3/2025).
Dikatakan Ferdinand, pemerintah menjalankan MBG bukan hanya dengan cara yang kurang tepat, tapi cenderung memperlakukannya seperti proyek yang harus menghasilkan keuntungan.
“Ini adalah motif yang salah dari pelaksana yang ditunjuk oleh Prabowo sebagai Presiden,” ucapnya.
Akibatnya, orang-orang kepercayaan Prabowo tidak murni melaksanakannya sebagai sebuah kegiatan sosial yang bertujuan baik terhadap masyarakat.
“Mereka menjadikan ini sebagai proyek yang harus mereka mendapatkan keuntungan. Makanya saya tidak heran ketika KPK melansir ada potongan Rp2000 per paket, MBG ini,” sebutnya.
Ferdinand semakin merasa termehek-mehek mendapatkan kabar bahwa terdapat banyak pekerja atau staf dapur MBG menunggak berbulan-bulan.
“Sekarang ternyata banyak pekerja yang tidak mendapat gaji dan harus menderita akibat program ini. Artinya pemerintah tidak serius menyiapkan segala sarana prasarana, infrastruktur untuk kegiatan ini,” cetusnya.
Ferdinand menilai, Pemerintah cenderung menganggap sepele dan asal menjalankan program tersebut.
“Karena untuk menggenapi janji politik Prabowo. Kalau kita lihat program MBG ini berjalan seperti apa kadarnya saja, hanya menciptakan kesan sudah berjalan,” imbuhnya.
Kata Ferdinand, terdapat banyak kekacauan yang dilihat masyarakat luas pada program unggulan Presiden dan Wakil Presiden itu.
“Di lapangan kalau kita lihat masih semrawut, bahkan ada yang basi, tidak diterima siswa, segala macam,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa sebagai orang nomor satu di Indonesia, Prabowo mesti mendengar kritik publik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan MBG.
“Ini kan memalukan, memberi makan gratis siswa tapi pekerjanya yang melaksanakan pekerjaan ini malah tidak makan,” tandasnya.
Ferdinand bilang, dengan melihat sederet catatan buruk pada saat menjalankan program tersebut, evaluasi bisa menjadi langkah penting agar tidak lagi terjerumus dalam masalah.
“Ini dinamakan ironi, maka sistem MBG ini harus segera dievaluasi dan dirubah oleh pemerintah secara benar,” kuncinya.
Sebelumnya, viral gaji para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bekerja sebagai staf Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) nunggak tiga bulan.
Seorang pengguna X dengan nama @ursweetbbyyyy menyoroti keterlambatan gaji staf SPPG selama tiga bulan.
“Seperti target yang kami dengar, 5.000 dapur dalam tahun 2025, bisakah gaji kami staf SPPG se-Indonesia yang sudah running sejak Januari dan Februari ini bisa dibayarkan terlebih dahulu, bapak?” tulis akun tersebut.
Hanya saja akun itu tak bisa lagi diakses. Namun sejumlah pemilik akun lainnya ikut bersuara.
“Kasian banget temenku udah 3 bulan blm terima gajinya (hak-nya), ini ceritanya mau disamain sama guru honorer yang ditunda mendapatkan ah atau bahkan ga mendapatkan hak-nya ya?,” balas @rujakmanis.
“Aku selalu coba untuk up kasus ini sejak bulan lalu, tapi kelihatannya fokus semua orang sedang terpecah kepada berbagai isu. Loker dibuka untuk puluhan ribu orang dengan iming-iming yang besar, hampir semua pelamar yang lolos tahap satu diterima. Namun kerja kerasnya tidak dihargai. UP!,” tambah @nindyannisaas.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pembayaran akan dilakukan sebelum lebaran idul Fitri.
“Iya semua (SPPI yang belum dibayar), tiga bulan. Tiga bulan akan selesai sebelum Lebaran termasuk ahli gizi dan akuntan. Insya Allah selesai,” tutur Dadan.
“Iya semua (SPPI yang belum dibayar), tiga bulan. Tiga bulan akan selesai sebelum Lebaran termasuk ahli gizi dan akuntan. Insya Allah selesai,” tutur Dadan.
Pembayaran gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa serta merta dilakukan karena status tersebut karena pengangkatan PPPK paling cepat baru dilaksanakan pada April. (Sumber)
