Dalam momen Harlah ke-55, Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia mengusulkan Jenderal (Purn) HM Soeharto yang pernah menjadi Presiden ke-2 Republik Indonesia hingga 32 tahun ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP Satkar Ulama Indonesia Buya Dr. Ir. HM. Idris Laena, MH saat acara Halal Bihalal sekaligus Tasyakuran 55 Tahun Satkar Ulama Indonesia di Kota Bekasi, Jumat (18/4/2025).
Pernyataan sikap Satkar Ulama disampaikan Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI di hadapan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Penasehat Satkar Ulama Dr Bahlil Lahadalia, SE.M.Si bersama istri Hj Sri Suparni didampingi Ketua Bidang Keagamaan DPP Golkar sekaligus Menteri ATR/ Kepala BPN RI H. Nusron Wahid, SS. M.Si, Gubernur Lemhannas Dr H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si., Ketua Komisi X DPR RI Dr Ir
Hetifah Sjaifudian yang juga Ketum PP KPPG dan Al Hidayah, Ketum PP AMPG Said Aldi Al Idrus, Wakil Ketua Umum Satkar Ulama yang juga Anggota DPR RI, Ferdiansyah, SE. MM, Mantan Anggota DPR RI yang juga Waketum Satkar Ulama DR Mujib Rohmat, Mantan Wakil Ketua DPR yang sekarang Waketum Kadin Azis Syamsuddin, Mantan Ketum Satkar Ulama KH Ali Yahya, Sekjen Satkar Ulama Syamsurachman, Bendahara hmad Labib, Ketum Hiwasi Hj Lily Masniari dan Ketum AMSI Ade Akbar Khadafi, serta pengurus Partai Golkar dan Satkar Ulama dari berbagai wilayah.
Dalam momen tersebut, Idris menyerahkan aspirasi keluarga besar Satkar Ulama kepada DPP Partai Golkar sebagai organisasi induknya untuk bersama-sama memperjuangkan usulan tersebut.
“Sebagaimana usulan dari Satkar Ulama Indonesia yang telah disampaikan kepada Ketua Umum Golkar Pak Bahlil Lahadalia, kami berharap agar bersama-sama memperjuangkan Presiden ke-2 Indonesia, Bapak HM Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,” ujar Idris Laena kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/4/2025).
Dalam akta notaris, disebutkan bahwa HM Soeharto merupakan pendiri Satkar Ulama. Saat itu, Soeharto masih menjabat sebagai presiden.
“Saya waktu itu bertanya, kenapa ormas Islam harus didirikan oleh sosok sekelas Presiden. Ternyata, Satkar Ulama ini dibangun untuk menjadi wadah bagi anggota Partai Golkar. Karena saat itu, banyak ormas yang didirikan yang berkaitan pada partai politik,” ceritanya.
Idris menyatakan bahwa HM Soeharto merupakan sosok yang taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasul, dan yang paling penting kepada para pemimpin umat atau ulama. Hal itu lah yang mendorong HM Soeharto mendirikan Satkar Ulama, sebagai wadah ulama di Golkar sekaligus untuk membangun hubungan harmonis antara ulama dengan umara.
Ketum Satkar Ulama Idris Laena menyatakan Satkar Ulama tidak bisa dilepaskan dari HM Soeharto karena di 1970 saat periode pertama menjadi Presiden berinisiatif mendirikan ormas menghimpun para ulama se-Indonesia bersama para umara dan kini meminta Golkar memperjuangkan sebagai Pahlawan Nasional (AG Sofyan)
“Kita melihat bahwa begitu serius Pak Harto pada zaman itu untuk menghimpun seluruh ulama dalam satu wadah. Kami berkewajiban dan harus memperjuangkannya sebagai pahlawan nasional karena jasanya begitu luar biasa. Akan tetapi sampai sekarang belum mendapatkan gelar pahlawan nasional karena terkendala Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” ungkap Idris.
Maka sebagai organisasi yang bernaung di bawah Partai Golkar, Satkar Ulama menyampaikan usulan itu kepada partai agar diteruskan kepada pemerintah dan diperjuangkan di parlemen.
“Satkar Ulama memohon kepada induknya, DPP Partai Golkar, kita berjuang agar tahun ini, Presiden Soeharto sudah bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tentu sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Maka kami taat satu komando, kami salurkan perjuangan ini melalui induk kami di Partai Golkar,” ucap Anggota DPR RI 2008-2024 ini.
Idris membeberkan saat dirinya menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR, pihaknya sudah mengirimkan surat terkait penyelenggaraan negara yang bersih, bebas KKN.
“Yang jadi masalah pada TAP MPR tersebut, penulisan nama HM Soeharto tidak disebut dengan jabatannya. Rasa-rasanya tidak pas jika menyebutkan nama orang tanpa jabatannya dalam satu aturan hukum. Sehingga, Satkar Ulama mengajukan surat kepada pimpinan MPR untuk menyikapi hal tersebut. Akhirnya, surat itu berhasil menerbitkan surat keputusan MPR yang menyatakan bahwa proses hukum terhadap Presiden Soeharto telah selesai, clear and clean bersamaan dengan diterbitkannya SP3 oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2008 lalu,” urainya.
Oleh karena itu, dalam kesempatan penting tersebut, Idris Laena pun meminta kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk memperjuangkan sekuat tenaga agar HM Soeharto juga diberikan gelar sebagai Pahlawan Nasional dari Pemerintah dan Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
“Kami dari Satkar Ulama, selaku organisasi yang dicita-citakan dan didirikan oleh Pak Harto, mengajukan permohonan kepada Partai Golkar, yang selama itu telah dibina oleh beliau agar juga memperjuangkan almarhum Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional. Presiden Soeharto seperti kita ketahui memiliki jasa yang sangat besar kepada republik. Sehingga rasanya tidak adik dan tidak fair serta objektif, jika tokoh-tokoh bangsa yang lainnya bisa menerima gelar Pahlawan Nasional, kenapa Pak Harto tidak,” tegas Politisi Senior Golkar yang pernah menjadi Anggota DPR RI mewakili Dapil Riau 2 ini.
Hal ini tentu juga selaras dan seaspirasi dengan harapan Partai Golkar sebagai induk politiknya.
Hal ini mengingat peran, kontribusi dan jasa HM Soeharto sangat besar bagi perjalanan Golkar sebagai kekuatan politik di negeri ini yang terus diperhitungkan dan menjadi leader di dalam setiap keputusan penting dan strategis perjalanan bangsa ini hingga saat sekarang.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespon positif aspirasi dan suasana kebatinan serta sosio-historis Keluarga Besar Satkar Ulama yang menginginkan HM Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena juga selaras dan seaspirasi dengan harapan Partai Golkar sebagai induk politiknya (AG Sofyan)
Ketum Bahlil Lahadalia menyatakan DPP Golkar sudah menerima usulan dari Satkar Ulama tersebut dan siap memperjuangkannya.
“Permohonan dari Satkar Ulama kepada Partai Golkar sudah kira terima dengan baik. InsyaAllah kita akan menindaklanjuti dan akan kita perjuangkan sesuai aturan yang berlaku,” ucap Bahlil.
Dalam acara tersebut mantan Ketum Hipmi dan aktivis HMI ini juga menyampaikan pentingnya peran para ulama dalam perjuangan politik dan kemasyarakatan yang dijalankan oleh partai. Dan keberadaan Satkar Ulama sebagai underbouw Partai Golkar sangat strategis dan penting dalam membangun umat yang memiliki semangat membangun negara menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Terlebih Asta Cita Presiden Prabowo ingin mencapai Indonesia Emas 2045. Sehingga dalam konteks ini sumbangsih pemikiran dan tindakan ulama sangat dibutuhkan dalam mensukseskan program-program Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Buya Idris Laena juga menyebut saat ini Satkar Ulama Indonesia telah terbentuk di 24 provinsi. Sesuai arahan DPP Partai Golkar, diharapkan mulai tahun ini segera dibentuk di 38 Provinsi sehingga konsolidasi organisasi bisa rampung di seluruh Tanah Air.
“Tadi arahan Ketum Pak Bahlil jelas dan tegas agar bersamaan dengan Musda-Musda Partai Golkar di Provinsi, Satkar Ulama juga harus bisa dibentuk sampai 2026 dan ada di 38 provinsi dari 24 yang ada sekarang ini,” jelasnya.
Seperti diketahui Satkar Ulama Indonesia adalah organisasi sayap Partai Golkar dari kekuatan ulama yang berdiri pada 13 Maret 1970. Selama 55 tahun, Satkar Ulama menjadi pilar partai dalam pembinaan umat dan mempererat hubungan harmonis dan sinergis antara ulama dan umara.
Kiprahnya tidak hanya sebatas ranah keagamaan. Namun juga mencakup pembangunan sosial, pendidikan, dan penguatan moral bangsa.
“Jadi berdiri sejak tahun 1970 saya rasa kontribusinya kepada Partai Golkar juga cukup luar biasa hingga saat ini. Sehingga kami mengharapkan dari DPP Partai Golkar, memberikan arahan lebih lanjut seperti apa kita bawa Satkar Ulama kedepan menjadi ujung tombak Suara Rakyat adalah juga Suara Golkar,” tegas pengusaha sukses di bidang pendidikan yang berorientasi kepada penguatan nilai-nilai agama dan kebangsaan ini.
“Jelas tadi Pak Bahlil mengatakan kita dukung Satkar Ulama untuk terus ikut menjadi salah satu dari pilar penting Partai Golkar. Dan untuk itu kami di Satkar Ulama Indonesia terus berkhidmat untuk agama, berkarya untuk bangsa dan negara,” tegas Buya Idris Laena.
(Sumber)
