Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi penuh terhadap warga Palestina yang memerlukan uluran tangan. Baik itu rehabilitasi maupun kesehatan warga yang berada di Gaza.
Dengan kata lain, Presiden Prabowo tidak dalam konteks ingin merelokasi warga setempat untuk keluar dari tanah Palestina.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, kepada wartawan seusai pembukaan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) 2025 oleh Presiden Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu malam, 14 Mei 2025.
“Saya rasa semangat Pak Prabowo dari dulu sampai sekarang membela hak rakyat Palestina untuk mendapatkan kehormatan, kedaulatan, berupa sebuah negara dengan solusi to state solution. Itu dari dulu Pak Prabowo enggak pernah berubah,” kata Budi.
Menurut Budi, pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menolak relokasi warga Gaza ke Indonesia pun pada prinsipnya sama dengan kehendak Presiden Prabowo. Namun, Indonesia akan memberikan bantuan kesehatan, kemanusiaan, hingga rehabilitasi.
“Dan saya rasa itu yang dimaksud bahwa Mbak Puan ingin menolak relokasi, saya kira semangatnya kita sama-sama sepakat kita tidak mau memaksakan rakyat Gaza untuk keluar. Tapi kalau bagi yang memang membutuhkan bantuan kesehatan, bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, itu yang ditawarkan Pak Prabowo untuk ke Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.
Lebih jauh, Budi menegaskan bahwa komunikasi Indonesia dengan Palestina hingga saat ini terus terjalin dengan baik.
“Saya rasa komunikasi kita terus berjalan, kan rekan-rekan juga melihat hubungan kami dengan perwakilan Palestina yang ada di Indonesia juga sangat baik. Kita menganggap mereka juga saudara-saudara kita dan pastinya secara moral kita terus mendukung dan kita terus bersama dengan rakyat Palestina,” tutup Budi.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal penolakan relokasi rakyat Gaza saat menyampaikan pidato pembukaan PUIC 2025, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu malam, 14 Mei 2025.
“Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza, Gaza adalah milik rakyat Palestina,” ujarnya.
Menurut Puan, Gaza harus dibangun kembali tidak hanya dengan gedung dan tembok, namun juga dengan harga diri, keadilan, dan harapan.
“Parlemen harus mendorong lebih banyak negara di dunia, untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Kita juga harus mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui ‘Solusi Dua-Negara’,” kata Puan. (Sumber)
