Program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer menuai tanggapan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji.
Wihaji menyatakan bahwa pendekatan seperti itu merupakan hak pemerintah daerah dalam mencari solusi pembinaan anak-anak bermasalah.
Namun, ia menekankan bahwa kenakalan anak harus dipahami secara mendalam dengan menelusuri penyebabnya.
“Setiap peristiwa ada sebab. Nakal itu kan pasti ada sebab, yang kita urai adalah sebabnya. Jadi, tugas saya itu kan mencegah dan mengubah perilaku,” kata Wihaji saat ditemui usai meresmikan Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (15/5/2025).
Apa Akar Masalah Kenakalan Anak?
Menurut Wihaji, kenakalan pada anak tidak bisa dilihat sebagai tindakan tunggal yang berdiri sendiri.
Ada berbagai faktor yang melatarbelakanginya, mulai dari lingkungan keluarga, tekanan sosial, hingga kurangnya ruang tumbuh kembang anak secara sehat.
Oleh karena itu, penting untuk menelaah sebab-sebab tersebut sebelum menentukan pendekatan penyelesaiannya.
“Tentu itu tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian, maka yang perlu diurai adalah kenapa. Kalau sudah (ketemu) kenapa, baru kita jawab. Karena kalau tidak, repot. Nakal itu adalah suatu peristiwa. Sebabnya apa? Setelah itu, sebab itu baru kita urai satu-satu,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pencegahan dan perubahan perilaku anak menjadi tanggung jawab bersama lintas kementerian dan lembaga, serta membutuhkan pendekatan kolaboratif antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial.
Apakah Barak Militer Solusi yang Relevan?
Menanggapi pembinaan anak bermasalah di barak militer, Wihaji tidak secara eksplisit menolak, namun menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh.
Menurutnya, pendekatan militer bukanlah satu-satunya jalan dan tidak selalu sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa pemerintah akan mengkaji gagasan tersebut secara hati-hati.
“Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah,” kata Hasan.
Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap bentuk pembinaan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.
Apa Kata Pemerintah Daerah Lain? Wacana mengirim anak nakal ke barak militer tidak serta-merta disambut positif oleh semua pihak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, menyatakan tidak akan mengikuti langkah yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat tersebut.
Mereka menilai bahwa pendekatan pembinaan seharusnya lebih mengedepankan nilai-nilai pendidikan dan perlindungan anak.
Mendukbangga Wihaji mengingatkan bahwa penanganan terhadap kenakalan anak membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis bukti. Perlu dilakukan kajian mendalam terhadap penyebab perilaku anak sebelum memutuskan tindakan intervensi.
Setiap kebijakan harus berpijak pada prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. “Yang penting, setiap peristiwa ada sebabnya. Kalau kita tidak mengurai sebabnya, maka tidak akan selesai,” pungkasnya.(Sumber)
