Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dijadwalkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolda Jatim, Kamis (10/10/2025). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi dana hibah di lingkungan Pemprov Jatim yang kini menjadi sorotan publik nasional.
Menanggapi hal ini, Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Jawa Timur menyatakan sikap tegas dan tanpa kompromi: mendukung penuh langkah KPK mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk menangkap Khofifah bila terbukti terlibat dalam penyelewengan anggaran rakyat.
“Pemanggilan Khofifah besok adalah momentum penting untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar tidak pandang bulu. KPK harus tegas dan berani menangkap siapa pun yang menyalahgunakan kekuasaan, termasuk Khofifah,” ujar Mas Ody, Ketua Bidang FABEM Jatim, kepada Radar Aktual, Kamis (10/7).
FABEM menilai bahwa kasus dana hibah ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk nyata pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat justru diduga dikorupsi demi kepentingan elite tertentu.
Berikut poin sikap resmi FABEM Jawa Timur:
1.Mendesak KPK memeriksa Khofifah secara objektif, profesional, dan tanpa intimidasi politik.
2.Menuntut penetapan tersangka dan penahanan bila bukti keterlibatan ditemukan.
3.Menolak segala bentuk intervensi politik yang mencoba melindungi elite yang terlibat.
Siap menggerakkan kekuatan moral rakyat Jawa Timur untuk mengawal proses hukum hingga tuntas.
FABEM bahkan tak segan mengancam akan turun ke jalan dalam aksi besar jika proses hukum terindikasi dimanipulasi atau dipolitisasi demi menyelamatkan tokoh-tokoh tertentu.
“Jangan biarkan hukum dibajak oleh kekuasaan. Kami tidak akan diam. Kalau KPK takut, rakyat yang akan bergerak,” tegas Mas Ody.
