Ada berita menarik. Presiden Prabowo tugaskan anak haram konsitusi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ‘berkantor’ di Papua. Alasannya klise seperti diungkap loyalis Jokowi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam rangka percepatan pelaksanaan Otonomi Khusus. Benarkah?
Spekulasi berkembang. Pasca ribut-ribut kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang dikenal sebagai surga wisata bawah laut Indonesia, kini terancam rusak oleh aktivitas ugal-ugalan tambang nikel berskala besar dan beberapa perusahaan yang diduga terafiliasi dengan keluarga Jokowi dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang juga loyalis Jokowi.
Kecurigaan ini menguat bila dikaitkan dengan debat Cawapres, 21 Januari 2024 yang lalu. Anak haram konsitusi, Gibran Rakabuming Raka dalam debat itu melontarkan soal hilirisasi nikel dan ekonomi hijau.
Slogan besar hilirisasi nikel dan semangat energi hijau yang digaungkan oleh anak haram konsitusi, Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024 lalu, justru menimbulkan kecurigaan adanya jejak aktivitas pertambangan keluarga Jokowi dan kroni-kroninya di Papua.
Kecurigaan publik makin bertambah pasca munculnya kapal tongkang dan tunda yang mengangkut nikel dari Raja Ampat menuju Halmahera. Kapal tongkang dan tunda bernama mirip nama Jokowi dan Iriana, JKW Mahakam dan Dewi Iriana.
Mengutip Kompas.com, 9 Juni 2025 yang menelusuri laman Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Ditkapel Kemenhub), ternyata memang benar ada kapal-kapal dengan nama lambung TB JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana.
TB adalah singkatan dari tug boat, sebutan untuk kapal jenis kapal tunda. Kapal ini digunakan khusus untuk menarik atau mendorong kapal lainnya, seperti kapal yang hendak berlabuh ke pelabuhan hingga kapal tongkang yang tidak memiliki mesin penggerak sendiri.
Bukan hanya satu, ditemukan lebih dari enam kapal tongkang dan tunda dengan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Semuanya beroperasi rutin di wilayah tambang nikel Papua Barat Daya.
Setelah ribut-ribut melalui video viral di media sosial yang memperlihatkan kerusakan lingkungan di Raja Ampat menuai kecaman publik, Presiden Prabowo mencabut izin 4 perusahaan tambang yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham untuk meredam kecaman publik.
Publik mencurigai diutusnya anak haram konsitusi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua dalam rangka ‘mengamankan’ bisnis tambang yang diduga dimiliki oleh keluarga Jokowi dan kroni-kroninya.
Kita tidak tahu apakah izin 4 perusahaan tambang nikel benar-benar dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo atau sekadar untuk meredam kecaman publik akibat penambangan nikel secara ugal-ugalan di Papua.
Berkembang pula spekulasi ‘dibuangnya’ Gibran Rakabuming Raka ke Papua untuk mengucilkan Gibran secara politik dari hingar bingar tuntutan Forum Purnawirawan Jenderal TNI agar anak haram konsitusi, Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari posisi wakil presiden.
Meski DPR dan beberapa ketua umum partai politik ambigu. Baru Partai NasDem dan Partai Golkar yang secara tegas menolak tuntutan Forum Purnawirawan Jenderal TNI. Ada juga politisi Partai Golkar yang mendukung tuntutan seratusan pensiunan jenderal TNI.
Empat partai politik lainnya seperti PAN, PKB, PKS dan Partai Demokrat cenderung mengikuti arah angin yang bakal dihembuskan oleh partai penguasa, Gerindra. Baru PDIP yang setuju Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.
Dua spekulasi ‘diibuangnya’ Gibran ke Papua bisa jadi keduanya benar. Bisa juga dua-duanya salah atau salahsatu dari spekulasi itu benar. Yang jelas isu bisnis tambang nikel keluarga Jokowi dan kroni-kroninya di Papua dan Maluku Utara serta isu pemakzulan anak haram konsitusi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjadi bola liar yang sewaktu-waktu bisa dimainkan oleh Presiden Prabowo seperti Sarah Duterte di Filipina.
Wallahua’lam bish-shawab
Bandung, 14 Muharram 1447/10 Juli 2025
Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
