Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menambah enam wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Rencana ini mendapatkan berbagai kritikan karena dinilai dapat mengganggu berjalannya pemerintah, dan membuat birokrasi semakin gemuk.
“(Untuk) keperluan penajaman prioritas,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman dilansir dari detik.com, Sabtu (9/11/2019).
Fadjroel mengatakan masih belum mengetahui jumlah wakil menteri yang akan ditambah Jokowi. Dari perpres yang diterbitkan Jokowi, diatur posisi Wakil Mendikbud serta Wakil Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) yang saat ini belum diisi.
Menurutnya posisi wamen memiliki tugas khusus di kabinet Indoensia maju. Sejauh ini sudah ada 12 wamen yang menjabat.
“Wakil menteri itu untuk tugas khusus, seperti Pak Surya Tjandra Wamen Agraria, yang khusus menangani konflik agraria. Kemudian Wamen BUMN menangani pembiayaan, Wamen Pertahanan untuk industrialisasi pertahanan. Jadi ada kekhususan dan prioritas tugas,” jelasnya.
Sebelumnya, Moeldoko menyebut Presiden Jokowi berencana menambah wamen. Namun Moeldoko belum menyebut nama-nama calon wamen. “Ada enam lagi rencana sih. Tapi saya belum bisa pastikan,” kata Moeldoko.
Sementara itu Peneliti senior LIPI Siti Zuhro menilai rencana penambahan wamen bisa mengganggu birokrasi, apalagi jika hanya memenuhi politik akomodasi.
Kabinet gemuk Jokowi menurutnya minim tapi kaya fungsi sehingga menyulitkan birokrasi. Padahal seharusnya jabatan sekretaris jenderal hingga direktur jenderal bisa didorong untuk membantu kerja menteri.
“Dengan pemilu langsung dan banyaknya dukungan politik plus tim sukses, birokrasi pascapemilu jadi tambun/gembrot,” katanya.
Meski demikian, Siti menyadari ada pos-pos kementerian yang memang memerlukan posisi wamen. Dia mencontohkan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu penambahan kursi wamen akan berpengaruh terhadap pemborosan anggaran negara. Apalagi, fasilitas wamen sama dengan yang diterima oleh menteri.
“Pastinya berpengaruh terhadap anggaran karena wamen pejabat yang satu poin di bawah menteri. Fasilitas yang diterima juga tak jauh dari yang diterima menteri,” jelas Siti. {cnbc}
