Pernyataan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Rian Ernest yang mempersoalkan pengadaan pin emas rencana DPRD DKI mengundang reaksi banyak kalangan. Salah satunya datang dari politisi Gerindra, Inggard Joshua.
Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta ini menyebut, apa yang dipersoalkan PSI terhadap pengadaan pin lencana anggota DPRD DKI tersebut tidak mendasar dan murahan.
Sebab menurut Inggard, pengadaan pin lencana yang terbuat dari emas tersebut bukan barang baru, melainkan sudah dilakukan dari dulu pada saat pelantikan anggota dewan baru.
Bahkan kata Inggard, semua aparatur atau pejabat negara memakai lencana pin yang terbuat dari emas ini. Karena penggunaannya menurut mantan politisi Partai Golkar memang ada aturannya.
“Jadi penggunaan pin ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Ukuran masing-masing pin juga sudah ditetapkan sesuai aturan,” jelas Inggard.
“Saya kira PSI kalau mau mengomentari sesuatu di media harus tahu persis apa yang akan dikomentari. Jangan asal bicara. Pengadaan pin lencana emas ini kan memang dibuat untuk anggota dewan yang baru terpilih,” sambung Inggard.
Inggard pun akhirnya menyebut kalau PSI terkesan hanya ingin mencari panggung ketika menyoroti pengadaan pin lencana anggota dewan.
“Dari pada menyoroti persoalan pengadaan pin untuk anggota dewan baru, mending PSI bareng saya untuk mengusut tuntas kasus Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Lahan Cengkareng, dan CSR,” tantang Inggard.
Inggard yang kembali terpilih kembali menjadi wakil rakyat Jakarta periode 2019-2024 ini mengatakan, kasus RS Sumber Waras adalah kasus besar, dimana hasil investigasi BPK DKI menyebutkan pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara hingga Rp191 miliar.
Dalam perkembangannya, ada perubahan nilai kerugian setelah BPK melakukan audit investigasi. Kerugian berkurang menjadi Rp173 miliar.
“Kalau mau cari panggung atau mencari perhatian masyarakat jangan tanggung-tangung. Komentari dan selesaikan kasus RS Sumber Waras yang jelas-jelas sudah merugikan negara,”pungkas Inggard.
Seperti diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempersoalkan pengajuan angaran PIN Emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 1,3 triliun APBD Perubahan 2019.
PSI menilai pengadaaan Pin Emas untuk para anggota dewan hanya menghamburkan uang. Untuk itu PSI akan menolak pin emas anggota DPRD DKI Jakarta. {monitor}
