Tekno  

Majukan UMKM Ritel, Ralali Bangun Ekosistem Digital Berbasis Big Data

CEO Ralali.com, Chandra Tandiono, Bicara Big Data Dalam Membantu Meningkatkan Produktifitas UMKM

Sejak dilantik 20 Oktober lalu, Presiden RI Joko Widodo terus menggalakkan jajarannya untuk fokus mendorong UMKM Indonesia mampu bersaing dengan produk luar negeri.

Dalam setiap kesempatan, Jokowi terus mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk menghasilkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas yang akan menunjang UMKM di setiap daerah bisa maju dan berkembang.

Chief OfficerHead of Growth and Expansion Ralali.com, Chandra Tandiono mengatakan, cara yang paling tepat untuk mengembangkan UMKM melalui pemanfaatan big data.

Ia menyarankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia memulai mengumpulkan data-data terkait UMKM yang tersebar di wilayahnya dan menggunakan analisis big data.

“Teman-teman dari Pemda pastinya memiliki informasi UMKM apa saja yang ada di daerahnya namun informasi itu belum semua diolah menjadi data dan dianalisis menggunakan big data,” ujar Chandra saat tanya jawab pada diskusi panel yang diadakan LKPP di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Kegiatan yang diselenggarakan LKPP itu (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) memiliki tema “Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju”.

Chandra menjelaskan, data yang dikumpulkan hendaknya diolah dan dikelola melalui analisis big data. Data yang dikumpulkan adalah data jenis transaksi, operasional, produksi, layanan, hingga pendanaan.

Sehingga Pemda bisa memetakan kebutuhan dan memberikan advokasi serta pelatihan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan dari dari setiap UMKM di daerahnya.

“Bukan tidak mungkin UMKM setempat bisa terdaftar di e-catalog,” jelas Chandra, lulusan ilmu komputer dan teknologi, Beijing Institute of Technology.

Chandra menuturkan, hambatan UMKM saat ini adalah 95 persen diantaranya untuk memperoleh bahan baku masih menggunakan pendekatan tradisional. Tidak adanya harga yang transparan serta persediaan produk yang terbatas, serta akses logistik hingga financing yang juga terbatas.

Ralali.com membentuk ekosistem ekonomi digital yang fokus utamanya membantu pelaku UMKM agar mudah dalam mendapatkan solusi satu pintu untuk pemenuhan kebutuhan usaha, pengembangan hingga perluasan usaha.

Sebagai perusahaan berbasis B2B platform, Ralali.com menghubungkan 14 ribu penjual dengan 300ribu SKU (Stock Keeping Unit) dengan 700 rb pelaku UMKM. Membuat harga lebih murah hingga 23% dengan harga berjenjang serta promosi produk yang dilakukan secara online maupun offline.

“Kami juga memberikan fasilitas pembayaran dan pembiayaan tanpa pembayaran di muka, pembiayaan produktif dengan tingkat bunga 1,2% lebih rendah,” tutur Chandra.

“Selain itu fasilitas pengiriman langsung. 82% pelanggan kami menerima produk di bawah 3 hari, melalui kurir ekspress dan Ralali Kargo,” lanjutnya lagi.

Saat ini telah ada 2.500 UMKM yang telah mendapatkan bantuan usaha dari financing Ralali.com. Selain itu Social Systems Lead Pulse Lab Jakarta, Maesy Angelina menilai, saat ini pelaku UMKM sudah mau bekerja sama dengan fintech, e-commerce dan marketplace.

Padahal sebuah riset mengatakan UMKM, apalagi yang di daerah kecil cenderung tidak percaya dengan teknologi. “Di sinilah jajaran Pemda bisa mengambil peran penting melakukan edukasi dan literasi di daerahnya masing-masing, terutama kepada pelaku UMKM,” pungkas Maesy.

Ekosistem digital yang terus dikembangkan oleh Ralali.com merupakan salah satu cara untuk memperkuat BIG Data mengenai perilaku UMKM di Indonesia dalam berbagai hal.

BIG Data sangat membantu dalam KYC atau know your customer, mengingat wilayah Indonesia yang tersebar dari 17.000 pulau yang notabene masih banyak pasar yang belum terjangkau, mulai dari usaha warung sembako, toko aksesoris dan HP sampai toko busana.

Ralali.com sebagai B2B Platform menargetkan mampu memberdayakan 1 juta UMKM di tahun 2019, sehingga dengan majunya UMKM, diharapkan nantinya UMKM yang telah unggul ini mampu berpartisipasi pada proses pengadaan barang untuk pemerintah Indonesia. {wartaekonomi}