Penuhi Janji Awal 2020, Jokowi Bakal Gaji Pengangguran Rp.2 Juta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal merealisasikan janjinya untuk program Kartu Pra Kerja yang segera diluncurkan Januari 2020 mendatang.

Kartu Pra Kerja merupakan salah satu program unggulan saat kampanye Jokowi yang akan menyasar ke 2 juta calon pekerja.

“Pemanfaatannya untuk triple skilling, jadi skilling untuk upskilling, reskilling dan juga pelatihan itu sendiri,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Untuk program Kartu Pra Kerja ini, pemerintah sudah menganggarkan dana sekitar Rp 10 triliun. Dana tersebut tak lain untuk memberi pelatihan kemampuan kerja ke 2 juta masyarakat yang hingga saat ini tak memiliki pekerjaan.

“Bapak Presiden mengarahkan bahwa range itu harus dibuka dan dana yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 10 triliun,” sebutnya. Pemerintah sendiri akan menyiapkan berbagai pelatihan untuk para pekerja.

Misalnya dari barista kopi hingga pelatihan coding bahasa pemrograman komputer. Dalam program ini, pemerintah akan melibatkan pihak swasta yang terakreditasi untuk menggelar pelatihan.

Terkait regulasinya, Airlangga menyebutkan saat ini draft Peraturan Presiden yang mengatur program Kartu Pra Kerja masih digodok dan segera dirilis. Perpres tersebut akan memuat mekanisme penerima manfaat kartu hingga pembentukan Project Management Office (PMO).

“Akan kita siapkan perpresnya. Perpres untuk PMO, untuk pelaksanaan ini, untuk penerima manfaat, termasuk kriteria siapa yang eligible. Sementara yang eligible adalah usia tertentu sesuai UU Ketenagakerjaan di atas 18 (tahun), dan mereka yang sedang tidak sekolah,” jelas Airlangga.

Terkait tempat pelatihan kerja, Airlangga memastikan seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) di beberapa kementerian akan dilibatkan. Pokok pelatihan kerja yang akan diselenggarakan adalah triple skilling, yang meliputi upskilling, reskilling dan juga pelatihan itu sendiri.

“Titik pelatihannya ada di seluruh Indonesia. semua BLK pasti semua ikut, yang di kementerian BLK semua akan ikut ditambah pihak swasta,” pungkas Ketua Umum DPP Partai Golkar ini. [kumparan]