Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar, Firnando Ganinduto, menyoroti rencana kerja Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di 22 sektor bisnis dalam lima bulan ke depan.
Firnando menegaskan bahwa rencana tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas.
Dia meminta Danantara tidak hanya bagus di awal, lalu pengawasannya hilang di tengah jalan.
“Saya ingin tekankan, program yang sudah dicanangkan harus dikawal dan dipantau terus progresnya. Jangan sampai hanya bagus di awal, tapi hilang pengawasan di tengah jalan,” ujar Firnando dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).
Firnando menegaskan betapa pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap sektor produktif dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara Tahun 2025.
Dia mendesak agar RKAP Danantara tidak cukup hanya disampaikan satu kali dalam setahun.
“Kami mendorong agar laporan dan rencana kerja disampaikan secara berkala, agar Komisi VI memiliki pemahaman yang utuh dan dapat menyampaikan kembali kepada masyarakat mengenai arah kebijakan Danantara, termasuk kontribusinya terhadap BUMN ke depan,” tuturnya.
Lalu, Firnando menambahkan bahwa laporan keuangan Danantara harus disusun secara transparan dan akuntabel.
Sebab, masyarakat merasa bahwa dana yang dikelola oleh BUMN, termasuk oleh Danantara, sejatinya adalah milik rakyat, karena kontribusi dividen BUMN kembali ke negara untuk membiayai kebutuhan publik.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah landasan utama dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Dana ini adalah dana rakyat. Maka publik berhak tahu bagaimana dikelola, ke mana diarahkan, dan apa hasilnya,” tegas Firnando.
Kemudian, Firnando menekankan bahwa eksistensi Danantara harus terasa langsung oleh masyarakat.
Dia mendesak Danantara tidak hanya memperbaiki struktur internal perusahaan-perusahaan BUMN, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi rakyat.
“Transformasi BUMN bukan hanya soal perusahaannya sehat, tapi juga harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Inilah yang menjadi harapan publik,” katanya.
Sementara itu, Firnando meyakini jajaran Kementerian BUMN dan Danantara diisi oleh orang-orang profesional.
Dia berharap Danantara betul-betul hadir untuk rakyat
Kami tahu jajaran Kementerian BUMN dan Danantara adalah orang-orang profesional dan berpengalaman. Tapi keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh perencanaan, melainkan juga eksekusi dan pengawasan berkelanjutan. Inilah yang akan menentukan apakah Danantara benar-benar hadir untuk rakyat,” imbuh Firnando.
Program strategis Danantara Sebelumnya, Danantara melalui Holding Operasional, PT Danantara Asset Management (DAM), memiliki 22 program strategis yang akan dikerjakan dalam lima bulan yang tersisa di 2025. Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan program-program ini dibagi ke dalam tiga klaster, yakni restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan yang bertujuan mendukung optimalisasi portofolio BUMN.
“Kita harapkan dalam lima bulan ke depan kami mampu menyelesaikan 22 program kerja yang sudah kita konsultasikan dan kita bahas secara mendetail dengan Komisi VI selama dua hari,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Pada bidang restrukturisasi, ada empat sektor yang disoroti, yakni bisnis maskapai penerbangan, bisnis manufaktur baja, bisnis kereta api cepat, dan bisnis asuransi.
BGN Targetkan Tak Ada Lagi Kasus Keracunan Makanan Artikel Kompas.id Sedangkan pada bidang konsolidasi, bisnis menyasar sembilan sektor BUMN, mencakup bisnis karya (konstruksi), pupuk, rumah sakit, hotel, gula, hilirisasi minyak, asuransi, manajemen aset, dan kawasan industri. Lalu untuk bidang pengembangan bisnis akan menyasar sektor bisnis koperasi, pangan, baterai, semen, perbankan syariah, telekomunikasi, dan industri galangan kapal.
Menurut Dony, untuk mendukung kelancaran 22 program tersebut, DAM akan memprioritaskan penyelesaian tata kelola pendukung bisnis, khususnya pada aspek human capital, keuangan, manajemen risiko, dan aspek legal.
“Kami akan menyelesaikan tata kelola pendukung bisnis di organisasi DAM melalui kebijakan prosedur human capital, menyelesaikan prosedur di bidang keuangan, di bidang manajemen risiko, dan legal untuk mendukung operasional DAM,” tutupnya.(Sumber)
