Gejolak masyarakat di Pati, Jawa Tengah, di mana ribuan rakyat melawan pemimpinnya karena dianggap berbuat zalim, sesungguhnya adalah gambaran keadaan di banyak wilayah Indonesia. Rakyat terus menjadi objek pemerasan dan penghisapan oleh para penguasa yang menjadi budak oligarki taipan. Pemerintah meminjam tangan rakyat dengan dalih mencari pendapatan untuk menutup defisit APBN, padahal sejatinya rakyatlah yang terus diperas hingga habis darahnya.
Seharusnya pemerintah hadir untuk mengabdi dan mensejahterakan rakyat. Namun faktanya, yang terjadi justru sebaliknya: rakyat kecil yang lemah terus ditekan, diperas, dan diperalat demi kepentingan segelintir elite.
Peristiwa di Pati memberi sedikitnya tiga pelajaran penting bagi bangsa ini:
Pertama, rakyat yang lemah sekalipun, jika terus-menerus diinjak-injak, pada akhirnya bisa bangkit melawan penguasa zalim.
Kedua, perlawanan di Pati hanyalah puncak gunung es. Di banyak daerah lain di Indonesia, rakyat menghadapi masalah serupa—terus diperas demi menutup anggaran yang bocor karena ulah para koruptor.
Ketiga, APBN dan APBD hampir dipastikan terus defisit akibat kebijakan rezim Jokowi yang ugal-ugalan berutang berbunga tinggi. Ditambah lagi, banyak pejabat pemerintah yang terlibat praktik korupsi.
Akhirnya, demi menjaga keseimbangan keuangan negara, Menteri Keuangan hanya punya satu cara: memeras rakyat. Berbagai kebijakan yang dibuat ujung-ujungnya membebani rakyat kecil, mulai dari naiknya kebutuhan pokok hingga pajak yang memalak penghasilan rakyat yang tak seberapa.
Inilah akibat dari pembangunan infrastruktur yang sembrono dan bergantung pada utang berbunga tinggi. Negara seakan digadaikan kepada China dan para oligarki taipan. Para pejabat yang “menjual” negeri ini sejatinya adalah pengkhianat bangsa, yang dipimpin seorang big destroyer bernama Jokowi. Kini Indonesia benar-benar berada dalam genggaman taipan.
Padahal jumlah oligarki taipan itu hanya segelintir orang, demikian pula para penjilatnya. Lantas mengapa mereka bisa terus menindas rakyat? Karena rakyat masih bodoh, penakut, pengecut, loyo, dan memilih bersikap masa bodoh.
Tak heran bila Belanda bisa bertahan 3,5 abad menjajah Indonesia. Demikian pula dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, rakyat banyak yang tetap diam bahkan memuji pemimpinnya bak dewa yang tak tersentuh hukum.
Kemiskinan, kebodohan, sikap pasrah yang berlebihan, serta ketidakpahaman atas hak-hak rakyat sendiri membuat bangsa ini mudah ditindas. Jika keadaan ini dibiarkan, rakyat akan semakin terpuruk, kehilangan semangat hidup, bahkan bisa berujung pada depresi, stres, atau putus asa.
Jika rakyat memahami agama dengan benar, hidupnya akan berprinsip. Sabar ada tempatnya, tawakal ada tempatnya, mengalah ada batasnya. Tetapi membiarkan kedzaliman merajalela bukanlah kesabaran, melainkan kebodohan dan kelemahan.
Orang zalim akan semakin semena-mena bila yang ditindas tidak berani melawan. Sunnatullah telah menetapkan: “Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri.”
Kini, rakyat Indonesia benar-benar terperosok dalam jurang yang dalam akibat ulahnya sendiri—membiarkan diri dieksploitasi para politikus busuk dan pejabat rakus. Apakah kita akan tetap diam menerima kedzaliman ini?
Ada lima langkah yang perlu ditempuh rakyat agar terbebas dari belenggu oligarki dan penguasa zalim:
Pertama, jangan lagi percaya pada penguasa zalim yang hatinya busuk. Mereka hanya memanfaatkan suara rakyat demi kepentingan pribadi, bukan untuk membela rakyat.
Kedua, jangan lagi mau dibohongi menjelang pemilu dengan iming-iming uang Rp20.000–Rp100.000 atau sembako sekantong. Nilai kecil itu harus ditebus penderitaan minimal selama lima tahun.
Ketiga, rakyat harus berani bersuara dan melawan setiap bentuk kedzaliman, apalagi bila pemimpinnya hanya boneka oligarki taipan. Mereka sejatinya adalah pengkhianat negara.
Keempat, rakyat wajib mengontrol pemerintah—melalui audiensi langsung, surat, media sosial, atau aksi demonstrasi.
Kelima, jangan lagi memilih wakil rakyat, baik di DPR pusat maupun daerah, yang tidak amanah, pengecut, dan hanya sibuk pencitraan sambil menjilat penguasa zalim.
Saat rakyat bangkit melawan kedzaliman, diniatkan sebagai ibadah dan jihad fi sabilillah, maka perjuangan itu adalah amal mulia. Bahkan yang gugur di jalan itu berhak atas kemuliaan mati syahid.
‘Isy kariiman au mut syahiidan
(Hiduplah mulia atau mati syahid).
Oleh: Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Bandung, 23 Shafar 1447 H
