Warga Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter, Jakarta Utara, memprotes penggusuran rumah dan lapak rongsokan yang dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta Utara.
Padahal penataan yang dilakukan Pemprov DKI ini sudah sesuai dengan prosedur. Tujuannya untuk merapikan lahan yang memang di duduki warga secara ilegal.
Selain itu, penataan di kawasan tersebut dimaksudkan untuk normalisasi kali demi mengantisipasi banjir dan menciptakan lingkungan sehat.
Namun warga gusuran ini menilai penggusuran yang dilakukan tidak sesuai dengan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat kampanye 2017 silam.
Para warga gusuran yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung ini mayoritas pendatang. Mereka mengklaim sebagai pendukung dan pemilihan Anies-Sandi saat Pilgub lalu.
Terkait hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Arifin ikut angkat bicara. PKS sendiri merupakan partai pendukung Anies saat Pilgub kemarin.
“Itu kan cuma lapak-lapak untuk barang bekas. Enggak ada rumah tempat tinggal di situ dan sebagian besar mereka sudah merobohkan lapak-lapak mereka sendiri,” katanya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/11).
Arifin menduga, ada yang sedang bermain dibalik penataan kawasan Sunter ini sehingga terkesan Anies sedang menzalimi warga yang terdampak gusuran.
“Mereka juga sudah bersedia (dipindah) karena sudah dua bulan sosialisasinya. Ini kan hanya dipolitisasi aja mereka-mereka yang enggak senang dengan Gubernur,” ungkapnya.
Politisi PKS ini kembali mempertegas bukan tidak mungkin ada politisasi yang dilakukan oknum untuk menyudutkan Gubernur Anies. “Jadi sama seperti yang kemarin anggaran lem aibon yang prematur, kemudian diviralkan,” tegasnya.
Nyatanya warga menempati lahan secara ilegal. Meski demikian, Pemrov DKI tetap memberikan perhatiannya dengan menyiapkan Rusun Marunda untuk para warga korban penataan. Namun sejauh ini belum ada yang mendaftar. {rmol}
