Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily merasa aneh dengan keputusan majelis hakim Mahkamah Agung yang menyatakan, barang bukti pada perkara PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, tidak dikembalikan kepada jemaah yang menjadi korban kasus penipuan umrah.
Ace menyampaikan bahwa dalam kasus ini negara tidak dirugikan. Untuk itu menurutnya ada yang jangal dan aneh dalam putusan MA tersebut.
“Kenapa demikian, karena negara tak dirugikan, dengan proses yang terjadi akibat dari kasus Fist Travel ini, tidak ada negara sepeserpun dirugikan dari proses yang terjadi akibat dari kasus Fist Travel,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019)
“Malah yang ada justru negara lalai terhadap praktek penyelenggaraan umroh yang seharusnya negara hadir memberikan proteksi terhadap calon jemaah umroh yang ingin menunaikan ibadah Umroh itu,” ucapnya lagi.
Dalam kasus ini, kata politikus Golkar ini yang disalahkan seharus pemerintah yang lalai dalam segi pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggara ibadah umroh terhadap agen travel seperti Fist Travel.
“Itu negara seperti cuci tangan terus terang saja. Ini kan kejadian sejaki dua tahun yang lalu, sebenarnya kasus Fist Travel inikan akibat dari ketidak mampuan negara, memantau, mengawasi dan melakukan apa namanya upaya untuk memberikan perlindungan terhadap para warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umroh,” jelasnya.
Komisi VIII DPR sendiri, kata ia, sudah beberapa kali memanggil Kementerian Agama dan bahkan waktu itu belum ada aturan secara khusus terkait dengan penyelenggaraan ibadah Umroh, termasuk Fist Travel atua travel-travel yang menyelenggarakan ibadah umroh.
“Tanpa dikontrol sedemikian rupa, tentang bagaimana audit keuangan dari setiap penyelenggara travel tersebut,” tegasnya. {teropongsenayan}
