Aktivis Nicho Silalahi melontarkan pernyataan keras terkait dinamika politik dan keamanan nasional yang belakangan memanas. Ia menilai, rangkaian peristiwa yang terjadi menunjukkan adanya indikasi “kudeta merangkak” terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Nicho menyoroti sejumlah menteri dan pejabat negara yang dalam beberapa hari terakhir terpantau menghadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti Bahlil Lahadalia, Wihaji, Zulkifli Hasan, Budi Gunadi Sadikin, Sakti Wahyu Trenggono, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Arie, Pratikno, hingga Sri Mulyani. Bahkan, perwira peserta didik Sespimmen Polri pun ikut mendatangi Jokowi.
“Ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ada pola yang sistematis. Apalagi setelah itu muncul berbagai keputusan dan pernyataan yang memancing kemarahan rakyat,” ujar Nicho kepada Radar Aktual, Selasa (2/9/2025)
Ia mencontohkan beberapa isu kontroversial yang belakangan ramai diperbincangkan publik:
-PPN naik jadi 12% dan kenaikan PBB oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
-Konflik Aceh–Sumut soal 4 pulau yang dipicu pernyataan Mendagri Tito Karnavian.
-Kebijakan tambang di Raja Ampat oleh Bahlil Lahadalia.
-Pernyataan Nusron Wahid bahwa semua tanah milik negara.
-Sakti Wahyu Trenggono yang menolak pencabutan pagar laut dengan alasan barang bukti.
Menurut Nicho, situasi makin panas setelah sejumlah kader PSI menyuarakan ajakan untuk menggulingkan Prabowo, yang kemudian diikuti seruan demo besar-besaran pada 25 dan 28 Agustus.
Lebih jauh, ia menyoroti tindakan represif aparat di lapangan. Nicho menyebut polisi bertindak brutal hingga menewaskan seorang tukang ojek yang tertabrak mobil barakuda saat demo. Peristiwa itu, katanya, memicu serangan dan pembakaran markas polisi di berbagai daerah.
“Bersamaan dengan itu, ada kelompok yang justru fokus menjarah rumah anggota DPR dan pejabat, mulai dari Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, bahkan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini bukan kebetulan. Ada yang sedang mendorong chaos,” tegas Nicho.
Aktivis itu menilai, semua rangkaian peristiwa tersebut justru diarahkan untuk mendelegitimasi Prabowo dengan label “penjahat HAM”.
Untuk menghentikan eskalasi kemarahan publik, Nicho mendesak Presiden Prabowo agar segera mengambil langkah tegas:
-Mencopot Kapolri dan melakukan reformasi total di tubuh Polri.
-Mengadili Jokowi dan mengusut seluruh utang negara yang dibuatnya.
-Memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang ia sebut sebagai “anak haram konstitusi”.
-Membersihkan kabinet dari Genk Solo.
-Mengesahkan UU Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor.
-Menasionalisasi tambang dan perkebunan yang selama ini diberi hak guna usaha.
-Memberikan pendidikan dan kesehatan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat.
“Kalau Presiden Prabowo berani mengambil langkah ini, rakyat akan kembali mencintainya,” tutup Nicho.
