Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan tajam. Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, menilai pergantian menteri kali ini tidak menghadirkan kejutan berarti, bahkan disebut hanya sebagai “reshuffle aman” yang dibungkus retorika tanpa langkah heroik.
Dalam perombakan yang diumumkan, sejumlah nama besar tersingkir dari kabinet. Budi Gunawan digantikan dari posisi Menko Polhukam, Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan, Budi Arie Setiadi dari Menteri Koperasi, serta Dito Ariotedjo dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain itu, Abdul Kadir Karding juga lengser dari kursi Menteri Perlindungan Pekerja Migran.
Nama baru yang masuk antara lain Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, dan Mukhtarudin sebagai Menteri PMI. Adapun posisi Menko Polhukam dan Menpora hingga kini masih belum dirilis.
Rizal Fadillah menilai, pencopotan Budi Arie yang terseret isu “judol” (judi online) maupun Budi Gunawan yang kental dengan aroma PDIP jelas bukan langkah mandiri Prabowo, melainkan hasil kompromi dengan Presiden Joko Widodo dan Megawati. Sementara itu, dilepasnya Sri Mulyani disebut sebagai bagian dari tekanan geopolitik lantaran Indonesia kini lebih condong pada China dan tak lagi sejalan dengan kepentingan Amerika.
“Reshuffle kali ini bukan reshuffle heroik, melainkan jalan aman bagi Prabowo. Tidak ada gebrakan, tidak ada keberanian. Hanya resafel-resafelan, atau resafel pelan-pelan,” kritik Rizal kepada Radar Aktual, Selasa (9/9/2025).
Lebih lanjut, ia menilai reshuffle tidak menyentuh figur-figur kunci yang menjadi simbol masalah besar pemerintahan, seperti Kapolri Listyo Sigit, Mendag Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
“Penegakan hukum dan HAM tetap berada di ruang omon-omon tanpa penggantian Kapolri. Prabowo tidak boleh berlindung di balik prinsip ‘mikul duwur mendem jero’ untuk melindungi Jokowi dan Gibran,” tegasnya.
Menurutnya, Prabowo saat ini justru terjebak dalam “titipan sampah” Jokowi. Sebelum dilantik, ia bahkan dipanggil ke Solo untuk menerima daftar nama yang tidak boleh dibuang. Akibatnya, langkah-langkah berani yang diharapkan rakyat tidak kunjung terlihat.
“Gibran adalah titipan Jokowi. Pasangan Prabowo-Gibran dimenangkan dengan cara curang, dipaksakan lolos melalui rekayasa MK. Ia bocah cacat konstitusi dan demokrasi,” kata Rizal.
Ia menilai, pidato berapi-api Prabowo tidak sejalan dengan kebijakan lapangan. Dalam praktik, justru terdengar pelan dan penuh kompromi.
“Rakyat menuntut reshuffle asli, bukan palsu. Ganti Kapolri, adili Jokowi, dan makzulkan Gibran. Itu langkah heroik yang ditunggu. Jika tidak, reshuffle hanya jadi jalan aman penuh omon-omon,” tutupnya.
