Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sudah sepatutnya untuk dicopot. Apalagi kata dia, Raja Juli sudah berulang kali berbuat hal yang tidak etis.
“Prabowo perlu lakukan pembersihan dari tokoh yang potensial merusak reputasi pemerintah, nama paling populer tentu Raja Juli Antoni, karena ia terbukti berulang lakukan hal tidak etis,” ujar Dedi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Presiden Prabowo diketahui telah mereshuffle sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih (KMP), salah satunya yakni Menteri BP2MI Abdul Kadir Karding yang kedapatan ikut bermain domino bareng Raja Juli dan pengusahaan Azis Wellang. Sementara Raja Juli lolos dari reshuffle yang dilakukan presiden.
Padahal menurut Dedi, bukan kali ini saja Raja Juli melakukan kontroversi. Sejumlah kebijakan dan tindakan yang diambil Raja Juli selama menjabat, mulai dari pengangkatan kader partai hingga pernyataan publik yang menuai polemik, menjadi catatan panjang dalam rekam jejaknya di pemerintahan.
Dari situlah kemudian Dedi menilai Presiden Prabowo memerlukan soliditas, sehingga menteri yang tidak atau kurang memahami visi misi Presiden, perlu diganti. Lantas apa saja kontroversi yang dilakukan Raja Juli? Berikut daftarnya:
Daftar ‘Dosa’
Kader PSI Masuk Struktur FOLU Net Sink 2030
Salah satu isu yang paling banyak menuai sorotan adalah keterlibatan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Hal ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmen) Nomor 32 Tahun 2025, yang merupakan revisi dari Kepmen Nomor 234 Tahun 2024, dan diteken pada 31 Januari 2025.
Dalam struktur tersebut, Raja Juli bertindak sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah, sementara beberapa kader PSI lainnya menempati sejumlah posisi penting. Langkah ini menuai kritik karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi birokrasi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi kritik tersebut, Raja Juli menyatakan bahwa pembiayaan kegiatan tim FOLU tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari mitra donor asing.
“Pendanaan dari donor dan atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” ujar Raja Juli dalam keterangan pers pada Kamis, 6 Maret 2025.
Ia juga mengklaim bahwa struktur organisasi FOLU telah disempurnakan dengan melibatkan ASN, mantan ASN, serta unsur eksternal yang dianggap relevan untuk mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
SHGB di Atas Laut dan Polemik Hutan Lindung
Kontroversi lain yang turut membayangi Raja Juli adalah soal penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas wilayah perairan di Kabupaten Tangerang, Banten. Ketika isu ini mencuat pada 2023, Raja Juli yang saat itu menjabat Wakil Menteri ATR/BPN mengaku tidak mengetahui penerbitan SHGB di wilayah laut tersebut.
Pernyataan itu justru memantik pertanyaan publik, mengingat sebagai pejabat tinggi di kementerian agraria, Raja Juli seharusnya mengetahui perizinan yang menyangkut wilayah tidak dapat diperjualbelikan seperti laut.
Setelah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggantikan Siti Nurbaya pada Februari 2024, Raja Juli kembali dikaitkan dengan isu kontroversial, kali ini terkait kebijakan pengalihan status hutan lindung menjadi area peruntukan lain.
Kebijakan ini mendapat kritik luas karena dianggap membuka ruang eksploitasi terhadap kawasan yang seharusnya dilindungi. Salah satu kritik datang dari mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu.
“Ketika jadi Wamen ATR/BPN, ada sertifikat laut yang dia bilang tidak tahu. Sekarang jadi Menteri LHK, dia yang mengurus pengalihan status hutan lindung. Sebenarnya, arah kebijakan pengelolaan lingkungan ini mau ke mana?” tulis Said Didu dalam unggahannya.
Wacana Energi Pohon Aren
Pada Maret 2025, Raja Juli kembali menjadi perhatian setelah menyampaikan ide pengembangan energi dari pohon aren dalam percakapan video call bersama Presiden Joko Widodo. Meskipun belum dijelaskan secara teknis, gagasan tersebut memancing respons beragam dari masyarakat dan pengamat energi.
Sindir Megawati
Sikap Raja Juli yang dikenal vokal juga tampak dalam beberapa pernyataan terbukanya di media sosial, yang kerap menyentil tokoh-tokoh politik nasional.
Pada 21 Februari 2025, ia menyindir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri lewat akun Twitter pribadinya. Sindiran itu terkait instruksi Megawati kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke Magelang dalam agenda retret partai. “Kepala daerah kalian pelayan rakyat atau pelayan partai?” tulis Raja Juli, disertai tagar #IndonesiaTerang #GenerasiOptimis.
Unggahan tersebut menuai reaksi keras dari elite politik dan warganet. Banyak yang menganggap Raja Juli melampaui batas karena ikut mencampuri urusan internal partai lain dan menyinggung otoritas Megawati sebagai tokoh sentral PDIP. Kontroversi itu bahkan mendorong publik menggali kembali rekam jejak politik Raja Juli dan PSI, termasuk insiden pemberian “penghargaan kebohongan” kepada Prabowo Subianto saat Pilpres 2019.
Main Domino dengan Eks Pembalak Liar
Kontroversi terbaru yang menimpa Raja Juli terjadi awal September 2025. Sebuah foto memperlihatkan dirinya tengah bermain domino bersama sejumlah tokoh, termasuk Azis Wellang, pengusaha yang sempat menjadi tersangka kasus dugaan pembalakan liar.
Dalam foto yang beredar luas itu, turut hadir Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding serta Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Indonesia, Andi Rukman Nurdin Karumpa.
Pertemuan tersebut dikabarkan berlangsung pada 1 September 2025, hanya tiga hari sebelum Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan. Foto tersebut langsung menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan tanpa kompromi.
Raja Juli sendiri telah mengirimkan klarifikasi serta permohonan maaf ke Presiden Prabowo Subianto dan publik terkait hal ini.
“Dari hati yang terdalam, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo,” kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Tak hanya kepada Prabowo, Raja Juli juga menyampaikan permohonan maaf kepada mitra kerja Kementerian Kehutanan serta masyarakat Indonesia.
“Kepada komisi IV mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PSI ini pun menyatakan kasus tersebut akan menjadi pelajaran bagi dirinya. Sebab sebagai pejabat publik, ia juga dituntut untuk lebih peka terhadap keresahan rakyat.
“Dan saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensifitas masyarakat. Saya kira demikian, terima kasih,” jelasnya. (Sumber)
