Direktur Etos Indonesia Institute Iskandarsyah mengatakan ada indikasi penyalahgunaan dan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dapat membawa dampak negatif bagi Partai Golkar, utamanya bagi calon Ketua Umum petahana, Airlangga Hartanto.
Jika hal ini tidak dapat tertangani, kata dia, dampaknya akan memberi preseden buruk, hingga berimbas ke seluruhan sisi partai yang punya sejarah panjang itu.
Iskandarsyah mengatakan, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Airlangga untuk mengantisipasi perpecahan internal yang mengancam Golkar.
“Terkait Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan dilaksanakan pada 3-6 Desember 2019 mendatang, ada indikasi penyalahgunaan dan pelanggaran AD/ART di Munas tersebut, siapa yang mampu melakukan? Ya pasti nya petahana,” katanya kepada Tagar, Kamis, 28 November 2019.
Dia menilai kinerja Airlangga selama ini tidak memuaskan sebagai pimpinan partai berlogo pohon beringin itu.
Menurutnya, ada ketidakjelasan visi misi dari Airlangga yang bisa menjadi faktor utama pemicu perpecahan di Golkar. “Kekuatan petahana sampai hari ini saya melihat masih sangat abu-abu,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Sukses (Timses) Bambang Soesatyo untuk pemilihan Ketum Partai Golkar, Achmadi Noor Supit menjelaskan, Musyawarah Nasional Golkar di Jakarta pada Desember 2019 berpotensi melahirkan munas tandingan.
Achmadi mengatakan hal itu bisa saja terjadi lantaran tidak dipenuhinya komitmen oleh Airlangga Hartarto terhadap Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebelum pemilihan Ketua MPR, untuk merangkul dan mengakomodasi para pendukung Bamsoet dalam susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR.
Kondisi ini, kata Achmadi, membuat gerbong Bamsoet semakin militan dan membuatnya sulit untuk tetap bertahan pada posisi cooling down.
Mengenai hal tersebut, Iskandarsyah menilai belum ada peluang untuk diadakan munas tandingan. “Kalau ke arah situ masih jauh, karena kader partai Golkar sekarang mudah merasa puas dan selalu bepikir soal senior-senior mereka,” kata dia. {tagar}
