Tema ini sengaja penulis angkat hari ini. Mengingatkan peristiwa kelam 60 tahun silam. Kudeta G30S/PKI. Alhamdulillah Allah subhanahu wata’ala selamatkan Indonesia. Kudeta G30S/PKI gagal. Bila tidak, Indonesia sudah jadi negara komunis.
Hari ini kembali kita berikhtiar untuk selamatkan Indonesia. Isu kudeta merangkak yang konon digerakkan oleh Geng Solo beredar luas belakangan ini pasca kerusuhan Agustus kelabu. Isu tersebut telah memicu gelombang pertanyaan dan spekulasi yang menghebohkan jagad politik Indonesia.
Pertanyaan dan spekulasi terkait adanya dugaan Geng Solo bermain api di kerusuhan Agustus kelabu untuk menggoyang posisi Presiden Prabowo.
Targetnya jelas. Kudeta merangkak. Peralihan kepemimpinan nasional. Mirip seperti tahun 1998. Presiden diganti oleh wakil presiden. Presiden Prabowo diganti anak haram konstitusi yang ijazah SMAnya sedang digugat.
Istilah kudeta merangkak pertama kali diungkap oleh politisi senior Muhammad Hatta Taliwang. Kerab disapa MHT. Isu adanya skenario peralihan kekuasaan dari Presiden Prabowo kepada putra Presiden Indonesia ke-7, Jokowi yang sekarang menjadi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka si anak haram konstitusi.
Isu skenario pergantian Presiden Prabowo ditengah jalan banyak diungkap oleh beberapa pihak. Salahsatunya diungkap oleh analis militer, Connie Rahakundini Bakrie.
Menurut informasi yang Connie terima, “Prabowo Subianto sempat menyatakan hanya akan menjabat sebagai presiden selama tiga tahun. Hal itu disampaikan langsung oleh Prabowo dalam sebuah pertemuan di Singapura”.
Bila info Connie ini benar, Presiden Prabowo akan menjabat Presiden sampai tahun 2027 dan diganti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Disinilah istilah “kudeta merangkak” relevan untuk dianalisis. Publik sudah mengetahui bahwa isu “kudeta merangkak” ala Jokowi mulai terjadi sejak penyusunan Kabinet Merah Putih. Termasuk skenario pemberian peran Polri yang lebih besar dalam RUU Polri. Seperti kita ketahui RUU Polri telah masuk Prolegnas prioritas 2025.
Sudah menjadi spekulasi publik bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Solo pada tanggal 13 Oktober 2024 atau sepekan sebelum Prabowo dilantik sebagai Presiden.
Pada pertemuan 13 Oktober 2024 berhembus kencang kalau Prabowo “ditekan”. Prabowo sendiri sudah membawa draft calon menteri yang ia susun.
Bila Prabowo ingin pelantikannya sebagai presiden berjalan mulus, loyalis Jokowi harus memegang posisi kunci di Kabinet Merah Putih seperti Kabinet Merah Putih yang kita lihat hari ini. Termasuk kabarnya, tidak ada pergantian Kapolri sampai tahun 2027.
Geng Solo yakin betul “kudeta merangkak” ala Jokowi itu akan berhasil seperti peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Presiden BJ. Habibie melalui dugaan sabotase ekonomi dan politik dengan mengkondisikan kerusuhan dimana-mana seperti peristiwa Agustus kelabu kemarin yang gagal itu.
Dugaan sabotase ekonomi dan politik sudah mengepung Presiden Prabowo. Tinggal tunggu tanggal mainnya untuk diledakkan lagi setelah peristiwa Agustus kelabu, 25 – 31 Agustus 2025 gagal total.
Presiden Prabowo sudah terkepung. Sipil, polisi bahkan militer masih dalam pengaruh Jokowi. Betapa sulitnya Presiden Prabowo mengganti menteri-menteri asal Geng Solo. Termasuk pergantian Kapolri awal September 2025 yang sempat beredar. Isu Presiden Prabowo telah mengirim surpres (surat presiden) ke DPR.
Setidaknya isu surpres pergantian Kapolri awal September 2025 telah memantik spekulasi. Surpres diam-diam ditarik kembali? Kuatnya tekanan terhadap Presiden Prabowo agar Kapolri tidak diganti.
Kembali ke isu kudeta merangkak, kita belum mengetahui momentum apa sehingga terjadinya peralihan kekuasaan dari Presiden Prabowo?
Bila tahun 1965 ada G30S/PKI dan tahun 1966 ada Supersemar. Tahun 1998 ada gelombang reformasi yang menyebabkan korban jiwa. Berhasil menekan Presiden Soeharto mengundurkan diri. Sementara peristiwa kerusuhan Agustus kelabu, 25 – 31 Agustus 2025 yang telah menelan korban 11 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo masih bisa bertahan.
Mungkin pula pasca kegagalan isu kudeta merangkak di kerusuhan Agustus kelabu akan ada gelombang massa lanjutan untuk menggulingkan Presiden Prabowo. Tokoh reformasi, Amien Rais menuding Jokowi sedang membangun kekuatan. Kekuatan massa lebih besar dan brutal dari kerusuhan Agustus kelabu?
Kerusuhan oleh ‘massa binaan’ lanjutan berpotensi terjadi pada tahun 2026. Huru-hara politik dan ekonomi yang didesain untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Ini yang belum jelas. Kita baru melihat dari gejala politik dan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja.
Gelagat itu makin tampak hari-hari ini. Ekonomi nyungsep yang membuka peluang terjadinya krisis moneter seperti tahun 1998. Rupiah hampir tembus Rp 17.000 per dolar AS. PHK massal. Sektor ril mati suri. Utang luar negeri ratusan triliun jatuh tempo. Ini yang ditakuti! Sabotase ekonomi dan politik. Apalagi menteri ekonomi dan politik banyak dipegang orang Geng Solo.
Atau sebaliknya, krisis politik yang menyebabkan Presiden Prabowo mengibarkan bendera putih pertanda tidak mampu mengatasi krisis ekonomi akibat sabotase ekonomi? Atau kombinasi keduanya dengan bermainnya RRC dan antek-anteknya? Wallahua’lam
Apakah Presiden Prabowo mengetahui desas-desus skenario “kudeta merangkak” ala Jokowi? Pastilah tahu. Sama halnya ketika terjadi G30S/PKI, baru enam bulan kemudian Soeharto berani head to head lawan Soekarno dengan membubarkan PKI setelah mendapat Supersemar. Hal yang selama ini dituntut oleh rakyat ketika G30S/PKI terjadi.
Sekarang Presiden Prabowo sudah menjabat 11 bulan. Belum ada tanda-tanda signifikan pengaruh Jokowi melemah. Bahkan terkesan Presiden Prabowo amat bergantung kepada Jokowi. Jauh panggang dari api dalam memenuhi tuntutan rakyat; tangkap dan adili Jokowi!
Sampai kapan Presiden Prabowo berani head to head lawan Jokowi seperti Soeharto lawan Soekarno? Mengikuti strategi Soeharto, selangkah demi selangkah menyusun strategi dan kekuatan politik dan massa untuk melumpuhkan Jokowi.
Wallahua’lam bish-shawab
Bandung, 8 Rabiul Tsani 1447/30 September 2025
Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
