Gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi sering menjadi sorotan karena sering mengeluarkan kebijakan dan pendapat yang memancing perdebatan.
Sejak resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 6 Februari 2025, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi, sering mencuri perhatian publik dengan gaya kepemimpinannya yang nyentrik.
Pria yang lekat dengan budaya Sunda ini sering menjadi sorotan publik karena sering mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang menuai pro dan kontra.
Tak sedikit warga luar Jabar menilai langkah-langkahnya terlalu berani dan kontroversial.
Sebab beberapa kebijakan yang dikeluarkannya dinilai tidak konvensional bagi seorang kepala daerah, seperti membuat kebijakan membina siswa dan orang dewasa bermasalah di barak militer.
Deretan Kebijakan Nyeleneh dan Kontroversi Dedi Mulyadi
Berikut adalah sejumlah deretan kebijakan dan pendapat Dedi Mulyadi yang nyeleneh dan menjadi sorotan publik:
1. Penertiban Puncak
Pada 6 Maret 2025, Dedi Mulyadi sempat menjadi sorotan publik setelah terlihat menangis saat memimpin penertiban di Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Penertiban itu menyasar taman rekreasi bernama Hibics, yang dikelola oleh PT Jaswita, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat.
Masalahnya, area rekreasi ini terbukti membangun bangunan melebihi izin yang diajukan.
Izin awal yang disetujui hanya seluas 4.800 meter persegi, namun PT Jaswita membangun dan mengembangkan taman wisata hingga mencapai 15.000 meter persegi.
2. Penertiban Bangunan Liar di Bantaran Kali Sepak Gabus
Dedi Mulyadi juga memimpin aksi penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Sepak Gabus di Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi.
Penertiban di Bekasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menormalisasi kali dan mengatasi masalah banjir yang selama ini melanda wilayah tersebut.
Namun langkah penertiban ini menjadi kontroversial setelah seorang siswi SMA mengaku kehilangan tempat tinggal akibat penertiban tersebut.
Setelah polemik panjang, Dedi menegaskan bahwa bangunan yang dimaksud siswi tersebut berdiri di atas aset milik pemerintah alias ilegal. Sehingga penggusuran dilakukan tanpa musyawarah panjang.
3. Siswa dan Orang Dewasa Bermasalah Dibina di Barak Militer
Pada 2 Mei 2025, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membuat rencana kontroversial untuk mengatasi masalah sosial dan kenakalan siswa dengan membinanya di barak militer.
Program ini bertujuan memberikan pendidikan karakter siswa melalui kerja sama dengan TNI dan Polri.
Program ini dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari daerah yang rawan terjadi tawuran.
Kelompok yang disasar dalam program ini adalah siswa bermasalah yang sulit dibina dan orang dewasa “nakal” yang berperilaku meresahkan.
Dedi merasa, pembinaan ini menjadi solusi terbaik untuk membina masyarakat yang meresahkan tetapi tidak selalu dapat dijerat hukum pidana.
4. Syarat Vasektomi untuk Bansos
Pada 28 April 2025, Dedi Mulyadi kembali mengusulkan program kontroversial berupa Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat utama dalam pemberian bantuan sosial (bansos).
Namun dalam program ini, Dedi menekankan bahwa pihak laki-laki yang harus melakukan program KB melalui vasektomi untuk mendapatkan bansos.
Menurutnya, keluarga miskin tidak seharusnya terus dibantu tanpa adanya upaya pengendalian kelahiran.
Sehingga ia meminta peran laki-laki untuk melakukan program KB, agar beban reproduksi tidak hanya ditanggung perempuan.
Setelah mendapat banyak tekanan dari banyak pihak, Dedi langsung mengklarifikasi bahwa program KB tersebut hanyalah anjuran, belum menjadi kebijakan resmi.
5. Study Tour, Larangan Wisuda, dan Perpisahan Sekolah
Melalui SE Disdik Jabar Nomor 6685/PW.01/SEKRE, Dedi Mulyadi mengeluarkan larangan tegas bagi sekolah yang membebani biaya siswa yang tidak berhubungan dengan akademik, yaitu wisuda/perpisahan.
Tidak hanya itu, Dedi juga melarang kegiatan study tour yang membebani ekonomi keluarga siswa melalui SE Gubernur Jabar Nomor 64 Tahun 2024.
Menurutnya, kegiatan tersebut hanya memberatkan beban orang tua dan tidak berhubungan dengan prinsip pendidikan.
Sebagai bukti keseriusannya dalam mengeluarkan kebijakan ini, Dedy sempat mencopot kepala sekolah SMK di Depok karena terbukti melanggar kebijakannya.
6. Jam Malam untuk Pelajar
Pada 23 Mei, Pemprov Jabar menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 51/PA.03/Disdik yang mengatur jam malam bagi seluruh pelajar di wilayahnya.
Dalam aturannya, pelajar dilarang berada di luar rumah mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB.
Kebijakan ini dibuat berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Perlindungan Anak, dengan tujuan membentuk generasi yang sehat (cageur), baik (bageur), benar (bener), pintar (pinter), dan tanggap (singer).
Namun kebijakan ini mendapat cibiran dari banyak pihak, karena kebijakannya dinilai mengintervensi ranah privat keluarga.
7. Hapus PR Bagi Pelajar di Jawa Barat
Gubernur Dedi Mulyadi kembali menyampaikan rencana kontroversial yang ingin menghapus Pekerjaan Rumah (PR) yang biasa diberikan guru kepada siswa.
Menurutnya, semua tugas dan proses pembelajaran seharusnya diselesaikan di sekolah, sehingga pekerjaan sekolah tidak menjadi beban bagi siswa ketika di rumah.
Namun rencana ini langsung mendapat kontra dari banyak pihak, khususnya guru dan orang tua yang masih meyakini bahwa PR menjadi alat yang penting untuk memperkuat pemahaman materi yang dipelajari di sekolah.
8. Kebijakan Jam Masuk Sekolah
Dedi Mulyadi sempat mengusulkan agar jam masuk sekolah diubah menjadi pukul 06.00 WIB. Rencana ini langsung mendapat kritik dari banyak pihak.
Jam masuk yang terlalu pagi dikhawatirkan dapat mengganggu kualitas tidur siswa yang sangat esensial bagi tumbuh kembang dan fokus belajar siswa.
Selain itu, jam masuk sekolah yang terlalu pagi ini akan menyulitkan siswa dalam mengakses transportasi umum.
Usai mendapatkan banyak kritikan, Dedi langsung mengklarifikasi bahwa jam masuk sekolah tahun ajaran baru 2025/2026 akan dimulai pukul 06.30 WIB.(Sumber)
