Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa coding dan kecerdasan buatan (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan akan segera diarahkan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah.
Menurutnya, perubahan ini sejalan dengan kebutuhan dunia kerja masa depan dan upaya pemerintah menyiapkan generasi muda yang kompeten dalam teknologi.
“Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan,” ujar Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja Nasional Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (17/10/2025) malam dikutip dari Antara.
Bahasa Inggris Wajib Mulai Kelas 3 SD
Selain coding dan AI, Mendikdasmen juga mengumumkan bahwa bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada 2027.
Karena itu, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris menjadi salah satu prioritas kementerian.
“Kami ingin istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru,” tegasnya.
Lima Program Prioritas Pendidikan Nasional
Dalam paparannya, Abdul Mu’ti menyebut lima hingga enam program prioritas Kemendikdasmen yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama perguruan tinggi, khususnya kampus Muhammadiyah-Aisyiyah.
Program pertama adalah revitalisasi satuan pendidikan, tidak hanya memperbaiki sarana dan prasarana fisik, tetapi juga sistem manajemen, tata kelola, dan kapasitas kepala sekolah serta tenaga pendidik.
“Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang direvitalisasi dengan anggaran Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang,” ujarnya.
Revitalisasi tersebut juga meliputi penyusunan kurikulum adaptif, penguatan karakter siswa, dan peningkatan layanan pendidikan agar setara dengan standar nasional dan internasional.
Program kedua, peningkatan kualitas guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Pemerintah menyiapkan 808 ribu kuota PPG dan memperluas skema RPL bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjana.
“Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti kariernya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam RPL,” ujar Mu’ti.
Selain itu, Kemendikdasmen mendorong penguatan program pembelajaran mendalam (deep learning) untuk memperkuat kapasitas pedagogik dan karakter siswa, yang dapat melibatkan PTMA sebagai penyelenggara pelatihan guru dan pengembang modul.
Sinergi Pemerintah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah
Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara Kemendikdasmen dan PTMA dalam mengawal reformasi pendidikan nasional.
Ia membuka peluang bagi perguruan tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah untuk terlibat dalam penelitian kebijakan (policy research) di bidang pendidikan dasar dan menengah.
“Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa. Karena itu, masukan dari kampus Muhammadiyah-Aisyiyah sangat berarti,” katanya.
Menurutnya, setiap kebijakan Kemendikdasmen tidak dibuat secara serampangan, melainkan berbasis kajian akademik dan filosofi pendidikan.
“Dengan semangat kemitraan kulturalistik, kita pastikan pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menumbuhkan karakter,” tutupnya.
Rakernas PTMA 2025
Rakernas Forum Rektor PTMA 2025 yang digelar pada 16–19 Oktober di Kampus UMM menjadi wadah refleksi dan konsolidasi kebijakan pendidikan nasional.
Forum ini mempertemukan pemerintah dan jaringan kampus Muhammadiyah-Aisyiyah untuk memperkuat sinergi menuju pendidikan unggul, inklusif, dan berorientasi masa depan.(Sumber)
