Advokat sekaligus Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR), Ahmad Khozinudin, menegaskan bahwa aksi rakyat yang akan digelar di Tugu Mauk pada Senin, 10 November 2025, merupakan bentuk keputusasaan warga Banten akibat abainya negara dalam menghadapi praktik perampasan tanah oleh oligarki proyek PIK-2.
Dalam pernyataannya yang berjudul “Seandainya Negara Hadir Membela Rakyat, Kami Tak Perlu Aksi di Tugu Mauk untuk Melawan Oligarki PIK-2”, Ahmad Khozinudin menyoroti lemahnya peran aparat penegak hukum yang justru kerap berpihak kepada korporasi besar.
“Kalau saja hukum tegak kokoh, pengadilan menghasilkan keadilan, dan aparat berpihak kepada rakyat, advokat cukup menyampaikan fakta pelanggaran dan menunjukan norma yang dilanggar. Selebihnya, negara yang menindak. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” ujarnya.
Menurut Khozinudin, banyak kasus perampasan tanah yang justru dilegitimasi oleh pengadilan. Ia mencontohkan kasus Charlie Chandra di kawasan PIK-2 yang dituduh memalsukan dokumen, padahal tanahnya dirampas oleh PT Mandiri Bangun Makmur, anak usaha Agung Sedayu Group. Hal serupa juga dialami SK Budiharjo dan Nurlela di Cengkareng, yang tanahnya diambil alih oleh PT Sedayu Sejahtera Abadi.
“Putusan-putusan pengadilan ini justru melegitimasi kejahatan korporasi. Ini bukti bahwa advokasi hukum tak cukup, karena sistemnya sendiri sudah dikuasai oleh oligarki,” tegasnya.
Khozinudin juga menyoroti bahwa meskipun pemerintah telah mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap proyek PIK-2, namun kegiatan reklamasi dan perampasan lahan masih terus berlanjut. “Negara hanya formalitas mencabut PSN. Faktanya, laut tetap direklamasi. Bahkan, reklamasi telah mencapai 900 meter dari pantai,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sejumlah warga Kampung Encle dan pemilik tanah lainnya justru dikriminalisasi. “Negara diam. Wibawanya diinjak-injak proyek PIK-2 milik Aguan dan Anthoni Salim,” katanya.
Dalam pernyataannya, Khozinudin juga menyinggung rasa frustasi rakyat yang merasa tidak lagi memiliki pelindung. “Rakyat saat ini seperti anak ayam kehilangan induknya. Negara yang seharusnya mengasuh rakyatnya justru hilang perannya,” ujarnya penuh keprihatinan.
Karena itu, ia menyerukan kepada seluruh elemen rakyat untuk turun bersama dalam aksi damai bertajuk “Aksi Koalisi Rakyat Banten Melawan Oligarki” yang akan digelar di Tugu Mauk, Kabupaten Tangerang.
“Kami terus bergerak bersama rakyat, memahamkan bahwa yang bisa menolong rakyat hanyalah rakyat sendiri. Tidak akan berubah keadaan suatu kaum jika kaum itu tidak mengubah keadaannya sendiri,” tutupnya.
