Politik

Golkar Minta Kenaikan Iuran BPJS Tahun Depan Ditunda

0
Darul Siska, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar

Presiden Indonesia Joko Widodo resmi meneken peraturan presiden tentang kenaikan iuran BPJS di semua kelas yang berlaku mulai 1 Januari 2020.

Namun, legislator tetap meminta pemerintah untuk menunda kebijakan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja apabila persoalan terkait data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) belum dibenahi.

“Masih banyak kesalahan data pada kepesertaan PBI. Karena kriteria orang yang berhak dibantu masih belum jelas,” kata anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar Darul Siska di Jakarta, Rabu (11/12).

Dia meminta pemerintah untuk menyelesaikan terlebih dulu data kesejahteraan sosial yang ada di Kementerian Sosial agar bantuan iuran untuk peserta PBI tepat sasaran.

Darul yang merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemeilihan Sumatera Barat mengungkapkan ada masyarakat di daerah pemilihannya yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, padahal warga tersebut memiliki rumah dan mobil.

Menurutnya, selain kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai memberatkan peserta PBPU juga memberatkan pemerintah daerah dalam membiayai peserta PBI dari APBD.

Ia juga mengatakan bahwa banyak pemerintah daerah yang kewalahan karena harus menambah anggaran untuk membiayai peserta JKN PBI daerah di tahun depan. {indozone}

PDIP Tolak Hukuman Mati Bagi Koruptor

Previous article

Keren! 5 Pemuda Surabaya Ini Ciptakan Instagram Versi Indonesia

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *