Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang kini menjadi sorotan publik. Dalam tulisan yang dirilis pada 1 Desember 2025, Rizal menilai temuan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai dugaan bandara beroperasi tanpa standar imigrasi dan bea cukai sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara.
Rizal menyebut pernyataan Sjafrie bahwa “tidak boleh ada negara dalam negara” sebagai sinyal penting untuk menelusuri potensi pelanggaran kedaulatan di kawasan industri asing. Ia menyebut persoalan serupa bukan hanya terjadi di Morowali, tetapi juga di sejumlah wilayah lain seperti Halmahera, PIK 1–2, IKN, Rempang, hingga Batang.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan menutup perusahaan asing yang diduga mengabaikan aturan kedaulatan nasional. “Kedaulatan negara harus diutamakan,” ujarnya dalam tulisan tersebut, Senin (1/12/2025).
Dalam kritiknya, Rizal menilai bahwa berbagai proyek investasi asing di masa pemerintahan Jokowi bersifat pragmatis dan membuka peluang terjadinya korupsi serta ketimpangan kesejahteraan. Ia mengklaim kerja sama investasi besar lebih banyak menguntungkan kelompok elite ketimbang masyarakat lokal.
Ia juga menyoroti dugaan bahwa bandara milik PT IMIP telah beroperasi sejak 2019 tanpa pengawasan imigrasi dan bea cukai yang memadai. Kementerian Perhubungan diketahui mencabut izin bandara tersebut pada Oktober 2025.
“Pertanyaannya, berapa tenaga kerja asing yang masuk tanpa pengawasan? Berapa peralatan yang dibawa? Bagaimana dengan data negara?” tulisnya.
Rizal kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan apakah Prabowo berani mengambil langkah hukum terhadap siapa pun yang bertanggung jawab jika benar terjadi pelanggaran kedaulatan negara.
Ia merujuk pada kasus-kasus sebelumnya, seperti proyek kereta cepat Whoosh, yang menurutnya menunjukkan tekanan politik internasional mampu memengaruhi keputusan pemerintah.
“Ini menjadi ujian nasionalisme bagi Presiden Prabowo,” tulis Rizal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun pihak yang disebut oleh Rizal Fadillah, termasuk Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan. Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa seluruh investasi asing harus mengikuti aturan yang berlaku dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas.
Sementara itu, proses evaluasi terhadap operasional Bandara Khusus PT IMIP masih berlangsung di Kementerian Perhubungan dan kementerian terkait.
