Pengamat Politik Rocky Gerung membaca bahwa saat ini ada upaya dari Presiden Joko Widodo untuk keluar dari bayang-bayang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Bukan hanya itu, Rocky Gerung juga menilai bahwa keduanya saat ini berpotensi pecah kongsi.
Dilansir dari Youtube Rocky Gerung Official Minggu (15/12/2019), Rocky Gerung menyebut adanya intervensi dari Istana atas terpilihnya Airlangga Hartarto jadi Ketua Umum Golkar.
“Saya kira itu benar (pesanan istana), karena sinyalnya keras sekali, harus aklamasi, jadi kalau ada pesaingnya pasti istana akan intervensi dan kita tahu juga Bambang Soesatyo orang pertama yang mengajukan ide supaya Presiden Jokowi 3 periode,” sebut Rocky.
Bahkan menurutnya, Bambang Soesatyo dengan sendirinya harus mengundurkan diri karena istana tidak menginginkan dirinya.
“Itu buruk buat demokrasi karena, kita tahu selama Jokowi memerintah juga dalam 5 tahun pertama juga beberapa partai kan diintervensi, PPP, jadi kelihatannya tabiat orde baru untuk mengendalikan partai politik masih terbawa atau dibikin lebih sublim oleh rezim ini, seolah-olah tidak intervensi tapi sinyalnya semua adalah sinyal intervensi,” beber Rocky Gerung.
Dalam hal ini, kata Rocky Gerung, tampak ada persaingan antara Megawati dengan Jokowi.
“Ya itu terlihat begitu (ada persaingan), sangat terlihat dan saya sangat menyesalkan, tradisi golkar sebetulnya adalah golkar ini disebut baru, kan jadi partai modern, yang musti tumbuh secara profesional,” sebut Rocky.
“Jadi saya bisa duga betapa nanti golkar itu akan hidup dalam dendam, karena ada orang yang disingkirkan dalam persaingan, dan itu di hari terakhir saya dengar macam-macam,” jelasnya.
Lebih lanjut Rocky Gerung juga mencium adanya sinyal untuk mempersiapkan Pilpres 2024.
“Ya ini investasi buat 2024, yang potensial menghalangi disingkirkan dari sekarang, atau dianggap tidak mungkin meng-generate dana-dana politik pasti dia disingkirkan, jadi di belakang itu selalu ada bau tukar tambah politik yang basisnya adalah berapa uang yang bisa disetor ke kekuasaan,” jelas Rocky Gerung lagi.
Kemudian, Rocky Gerung pun menyebut bahwa ada potensi pecah kongsi antara Jokowi dengan Megawati.
“Ya sebagai indikasi kita sebut saja retak kongsinya dan potensi pecah itu pasti terjadi menjelang 2024, kan kita membaca bahasa tubuh Ibu mega, bahasa tubuh Pak Jokowi, jadi boleh disebut bahwa Jokowi ingin ada legacy yang dia tinggalkan,” tutur Rocky.
“Jadi dia musti bikin oligarki baru, komponen itu udah dia hitung dan komponen itu salah satunya adalah golkar, jadi saya menganggap bahwa Ibu Mega kehilangan atau defisit kekuatan politik hari ini, jadi benar tadi bayang-bayang ibu mega mungkin terlalu ingin sekedar dikaburkan,” tambahnya
“Maka jokowi bikin move yang buruk bagi demokrasi sebetulnya, karena itu tetap dia intervensi terhadap golkar, tapi ya itu kimia kekuasaan hari ini kan,” tutur Rocky Gerung.
Ia pun kembali menegaskan kalau Jokowi terlihat seperti ingin keluar dari bayang-bayang seorang Megawati.
“Ya kan kita baca pernyataan Pak Jokowi selalu ‘saya nggak ada beban, kalau orang bilang begitu sebetulnya dia gak ada beban, bebannya pasti Megawati karena dari awal terus mengatakan ini petugas partai,” katanya.
Rocky Gerung mencontohkan beberapa intervensi Megawati kepada Jokowi. “Di bali juga langsung todong supaya kasih menteri sebanyaknya. Jadi bagaimana pun Jokowi ingin diujung kekuasaannya memperlihatkan otentisitas dirinya dengan menjadi aktor politik,” sebut Rocky.
“Dengan mengumpulkan peralatan politik baru, dan itu diperlihatkan secara langsung sebagai upaya untuk menghindar dari pengaruh bayang bayang atau instruksi dari Teuku Umar,” tutupnya.
Mantan Menteri jadi Dirut BUMN
Rocky Gerung menanggapi sinis soal adanya mantan menteri yang akan menjabat jadi Dirut di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jika dirinya ada di posisi itu, menurut Rocky Gerung, ia akan bersedia bukan untuk memimpin, tapi untuk membubarkan BUMN. Diwartakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk Rudiantara sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN).
Namun terbaru, Erick Thohir menegaskan kalau keputusan itu belum final. “Masih proses, kalau masuk namanya pasti masuk,” kata Erick Thohir saat diwawancarai wartawan.
Ia juga menyebut ada tiga nama calon Dirut PLN yang sedang mengikuti proses seleksi. Namun, ia belum mengetahui kapan Dirut PLN yang baru akan ditentukan. “Baru selesai Garuda,” ujar Erick Thohir.
Ia juga menyebut, kategori calon Dirut PLN yakni dari figur yang berpengalaman, kalau listri ini kan sangat menjadi krusial, tidak hanya kehidupan sehari-hari masyarakat tapi juga bagian dari peningkatan ekonomi.
“Nah ini yang saya rasa penting sekali ke depan siapapun yang terpilih nanti punya komitmen ini,” jelasnya.
Sementara itu, jika nantinya Rudiantara akan terpilih jadi Dirut PLN, maka akan diberi pekerjaan rumah untuk menekan impor solar di PLN. Tak hanya itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu juga diberi tugas untuk melanjutkan pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW).
“Pak Presiden Jokowi bilang minta impor tekan terus, PLN yang termasuk harus menekan impor. Pak Rudiantara (dianggap) paling tepat menangani itu,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di kantornya, Jakarta, Senin (9/12/2019).
Arya Sinulingga menjelaskan, Rudiantara bukan merupakan wajah baru di PLN. Atas dasar itu, dia meyakini Rudiantara mampu memperbaiki kinerja PLN ke depannya. “Pak Rudiantara tahu kebijakan-kebijakan apa yang diinginkan Pak Jokowi. Dia kan pernah jadi menteri selama 5 tahun,” kata Arya.
Saat itu, ia mendampingi Fahmi Mochtar yang ditetapkan sebagai Direktur Utama. Di PLN Rudiantara berperan besar dalam mencari pendanaan proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt.
Namun pada 2009, melansir dari pemberitaan Kontan, Rudi mundur dari posisinya sebagai Wadirut PLN. Ia mengundurkan diri dari posisinya sebelum terpilihnya Dahlan Iskan sebagai Dirut baru PLN.
Ketika itu, susunan tubuh PLN dirombak oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Selain mengganti Dirut, Kementerian BUMN sepakat meniadakan posisi Wadirut PLN. Hal itu ditanggapi oleh Rocky Gerung pilihan yang tidak bonafit.
“Itu artinya ada guilty feeling dari orang yang mengangkat dia, kan bagaimana mungkin dia udah pernah di alam status yang sebut saja elite untuk mengatur kebijakan, tiba-tiba musti mengatur sesuatu yang teknis, jadi menteri mengatur kebijakan, sekarang masuk di dalam hal teknis,” jelasnya.
Ia pun menduga ada upaya pertukaran politik di dalam pengangkatan tersebut. “Mungkin itu sogokan baru supaya si menteri nggak sakit hati karena dihilangkan di periode ke 2, saya baca itu semacam ya itu tidak bonafit lah seseorang,” sebut Rocky.
“Apalagi kalau dia dipaksa dan terima itu, apa karena dia gak punya uang jadi terima itu, bukan soal demi negara tapi kita tahu di belakang itu pasti ada tukar tambah politik,” tutur Rocky Gerung lagi.
Kemudian saat ditanya apakah ia akan mengambil kesempatan itu jika ada di posisi tersebut, Rocky Gerung pun tertawa.
“Saya bubarin tuh, saya bersedia untuk membubarkan bukan bersedia untuk memimpin itu karena beberapa BUMN harusnya dibubarkan, karena jadi mesin pencari uang saja untuk parpol. Tapi ada ide misalnya buat bikin holding sebagainya, mungkin lebih baik juga,” tuturnya. {tribun}
