Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) harus melakukan pembenahan secara internal. Salah satunya mulai membersihkan pengurus yang memiliki memiliki afiliasi atau terdaftar sebagai kader partai politik (parpol).
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno mengatakan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), PBNU harus kembali ke khittahnya. Salah satunya sebagai pembina umat.
“Akan lebih mantab jika NU kembali ke khittah, tak ngurus politik dan jaga jarak dengan kekuasaan. Jangan lagi ada pengurus NU yang jadi pengurus partai,” tegas Adi saat dihubungi inilah.com, Sabtu (20/12/2025).
Adi menyebut, masuknya kader parpol menjadi pengurus akan mempengaruhi kebijakan dan perjuangan PBNU. Bahkan ormas Islam tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk memenangkan pihak tertentu dalam kontestasi politik.
“Pertama, tak akan kritis pada kekuasaan. Secara teori dan praktis itu nyata adanya. Kedua, tak independen dan bisa sangat tergantungan pada kekuasaan, terutama akses terhadap sumber daya ekonomi,” ujar Adi.
Sebelumnya, sebuah autokritik tajam dan mendalam disampaikan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), dalam acara Puncak Haul ke-16 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Masyayikh Pesantren Tebuireng, Rabu (17/12) malam.
Di hadapan ribuan jamaah dan tokoh yang hadir, cicit Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari ini menyoroti pergeseran orientasi yang dirasakan tengah terjadi di tubuh organisasi PBNU dan kaum santri saat ini. Gus Kikin secara terbuka menyebut adanya degradasi nilai atau “turun derajat” dari tujuan awal organisasi.
“Saya pikir dulu itu organisasi keagamaan, ini taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa,” ujar Gus Kikin membuka refleksinya.
Namun, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur tersebut melanjutkan dengan sentilan yang menohok realitas saat ini.
“Nah ini kita sekarang ini rasanya itu kita lebih mendekatkan diri kepada yang sedang berkuasa. Turun derajat kita,” tegasnya yang disambut perhatian penuh para hadirin.(Sumber)
