PDIP resmi menyatakan diri tak ikut rombongan pendukung pemerintah, memilih jalur sebagai kekuatan penyeimbang. Sikap ini menjadi kesimpulan Rakernas I PDIP 2026 demi memastikan roda demokrasi tetap berada di relnya.
Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, menegaskan keputusan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab ideologis partai untuk mengawal kekuasaan agar tetap berpihak pada rakyat.
“Rakernas Partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan Rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia,” ujar Jamaluddin di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, kualitas demokrasi saat ini membutuhkan pengawasan yang tegas. Karena itu, PDIP memilih berdiri di luar pagar kekuasaan untuk memperkuat fungsi pengontrol. Jamaluddin mengingatkan bahaya pemusatan wewenang tanpa kontrol rakyat.
“Rakernas I Partai menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara (checks and balances) secara kritis dan efektif melalui pelembagaan partai politik, perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara,” tuturnya.
Keputusan sebagai watchdog politik ini juga mencakup komitmen menjaga ruang kebebasan publik, dari berserikat, berkumpul, hingga menyampaikan pendapat.
Ia menegaskan peran penyeimbang ini bukan aksi oposisi membabi buta, melainkan memastikan pemerintahan bekerja transparan dan tetap tunduk pada mandat konstitusi.
“Setiap langkah politik Partai haruslah menempatkan etika-moral dan kebenaran hakiki sebagai pandu, guna memastikan negara tidak melenceng dari amanat UUD NRI 1945,” kata Jamaluddin.(Sumber)
