Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus memberikan layanan kontrasepsi KB dan memulihkan trauma korban banjir Sumatera, termasuk yang masih berada di pengungsian.
Fokus utama penanganan diarahkan pada perlindungan keluarga, khususnya kelompok rentan agar tetap aman dan terlindungi di tengah situasi krisis. Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji mengemukakan, pihaknya mengerahkan para penyuluh KB hingga Generasi berencana (Genre) untuk memberikan bantuan trauma healing.
“Dalam pelaksanaannya, kami mengerahkan para penyuluh KB, remaja Genre, serta bekerja sama dengan para psikolog,” ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Pelaksanaan trauma healing dilakukan di posko pengungsian melalui sesi edukasi, pendampingan, dan penguatan mental. Melalui Genre, hingga saat ini layanan trauma healing telah menjangkau 1.686 remaja, meliputi Aceh 500 orang, Sumatera Utara 722 orang, dan Sumatera Barat 464 orang.
Wihaji menambahkan, selain layanan psikososial, Kemendukbangga/BKKBN juga menghadirkan layanan KB di wilayah sekitar posko pengungsian untuk memastikan ketersediaan akses pelayanan kontrasepsi bagi para pasangan usia subur terdampak di wilayah bencana.
Hal ini dilakukan mengingat peran Kemendukbangga/BKKBN sebagai anggota subklaster Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi pada situasi krisis kesehatan akibat bencana, yang bertanggung jawab terhadap pencegahan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.
Selain itu, sebagai bagian dari perlindungan keluarga terdampak bencana, intervensi gizi spesifik melalui Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (MBG 3B) tetap dilaksanakan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Meski akses Tim Pendamping Keluarga (TPK) terkendala akibat kerusakan jalan, layanan MBG 3B tetap berjalan dengan penyesuaian di lapangan.
Melalui kehadiran langsung petugas di lapangan hingga ke hunian sementara, intervensi Kemendukbangga/BKKBN terus memberikan dampak positif bagi masyarakat terdampak bencana.
“Prinsip kami jelas, negara harus hadir dan memberi dampak positif bagi masyarakat terdampak,” ucap Wihaji. (Sumber)
