Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Shofwan Al-Banna Choiruzzad menilai Indonesia harus mampu mengubah dinamika internal Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, apabila keikutsertaan Indonesia di dalamnya tidak dapat dihindari. Sikap tegas Indonesia semakin penting di tengah kondisi geopolitik global yang rentan serta tindakan AS yang dinilainya kerap melanggar berbagai kesepakatan internasional.
“Jika Indonesia tidak bisa keluar dan terlanjur bergabung, pastikan bahwa Indonesia mampu mengubah ‘permainan’ di dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Trump,” kata Shofwan saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/1/2026).
Menurutnya, keterlibatan Indonesia tidak boleh menempatkan negara ini dalam posisi subordinat atau sekadar mengikuti kepentingan AS. Ia menegaskan Indonesia tidak boleh kehilangan prinsip politik luar negerinya.
“Indonesia tidak justru menjadi antek-antek Trump, apalagi dijadikan satpam untuk mengamankan proyek real estate dalam bentuk pengiriman pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force,” katanya.
Shofwan mengingatkan pentingnya konsistensi Indonesia terhadap sikap resmi yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto di forum internasional.
Ia merujuk pada pidato Presiden Prabowo di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu, ketika Indonesia mengajak komunitas global menolak doktrin bahwa kekuatan dapat digunakan secara sewenang-wenang.
“Thucydides memperingatkan: Yang kuat dapat berbuat semau mereka, sementara yang lemah harus menderita, kita harus menolak doktrin ini. PBB ada untuk menolak doktrin ini. Kita harus membela semua, yang kuat dan yang lemah. Benar disebut benar, bukan karena dapat disebut demikian, tetapi memang demikian adanya,” kata presiden.
Shofwan menambahkan, pembentukan Dewan Perdamaian Gaza oleh Trump dan AS tidak dilandasi semangat perdamaian yang sejati, melainkan lebih mencerminkan kepentingan nasional Washington.
“Trump dan AS memang menciptakan kondisi yang demikian, bukan demi perdamaian, tapi demi kepentingan AS sendiri,” katanya.
Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Muhammad Syaroni Rofii Syaroni mengatakan, keterlibatan sejumlah negara, termasuk Qatar, Turki, Arab Saudi, Pakistan, Uni Emirat Arab (UAE), dan Indonesia, dapat menjadi jaminan sementara agar Dewan tersebut tidak berubah menjadi proyek bisnis atau real estate internasional. Ia pun meminta negara-negara Arab dan Muslim mengawasi ketat Dewan ini.
“Negara-negara Muslim ini memiliki pengaruh di kawasan, sehingga keberadaannya bisa diharapkan menjadi penyalur aspirasi Palestina dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI),” katanya.
Menurut dia, keterlibatan negara-negara tersebut juga penting untuk mencegah Dewan Perdamaian Gaza dimanfaatkan bagi kepentingan tertentu, termasuk kepentingan Presiden Trump atau aktor global lain, yang berpotensi mengesampingkan hak-hak rakyat Palestina.
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk mencegah masuknya kepentingan bisnis tertentu, para pihak dinilai perlu menetapkan batasan-batasan yang tegas sejak awal pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Menurutny, dalam jangka pendek Dewan Perdamaian Gaza dinilai lebih berfokus pada upaya mengeksekusi gagasan-gagasan Trump untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina melalui pendekatan ekonomi, khususnya lewat pembangunan infrastruktur.
“Tujuannya adalah untuk menjauhkan kelompok Hamas dari urusan pemerintahan. Sementara itu, untuk kemerdekaan Palestina belum menjadi prioritas utama Trump,” katanya.
Peluncuran Dewan Perdamaian Gaza digelar Presiden Trump di Congress Hall, lokasi acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Kota Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) siang. Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo Subianto turut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian bersama Presiden Trump, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán, dan pemimpin negara anggota lainnya.
Prabowo mengungkap harapannya untuk rakyat Palestina di Gaza setelah Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang merupakan hasil inisiatif dari Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan selepas menghadiri acara peluncuran Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, Kamis.
“Yang jelas, penderitaan rakyat di Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu besar, begitu deras masuk. Saya sangat berharap, dan Indonesia siap ikut serta,” kata Presiden Prabowo.
Menurut Prabowo, negara-negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian adalah mereka yang ingin membantuk rakyat Palestina di Gaza. Negara-negara itu juga mereka yang menghendaki adanya perdamaian di Gaza.
“Siapa yang ingin perdamaian (ada) di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina (ada di dewan tersebut),” ujar Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan.(Sumber)
