Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal mempertimbangkan usulan pemungutan suara elektronik atau e-voting untuk Pilkada langsung. Dipastikan setiap opsi reformasi pemilu akan diuji secara serius.
Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menegaskan, partainya tidak menutup pintu terhadap inovasi cara memilih, termasuk digitalisasi proses pemungutan suara.
“Mau e-voting, mau apa, semuanya kita kaji dengan baik dan tentunya muaranya kan untuk melahirkan sistem politik demokrasi yang betul-betul ala Indonesia yang sehat dan betul-betul mencerminkan kedaulatan rakyat,” kata Hasanuddin di JCC, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Bukan cuma soal e-voting. PKB juga menimbang wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD.
“Jadi aspirasi yang berkembang tentang Pilkada dipilih oleh DPRD, ada yang sebagian juga minta tetap dengan pilihan langsung, itu kita coba serap aspirasi dari semua publik,” ujarnya.
Hasanuddin memastikan kajian ini bukan basa-basi. PKB memberi mandat kepada struktur partai untuk menyiapkan masukan konkret.
“Kita sudah perintahkan ke seluruh anggota DPRD PKB di seluruh Indonesia, DPC, dan sebagainya, menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi publik terkait ide gagasan Pilkada melalui DPRD,” tambahnya.
Hasil kajian nanti akan dilempar ke Parlemen melalui Fraksi PKB, sebagai bahan sikap resmi dalam pembahasan format Pilkada ke depan.
Gagasan e-voting sebelumnya muncul dari PDIP dalam Rakernas I di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026), sebagai resep memangkas biaya Pilkada yang kian membengkak. Partai berlambang banteng menilai penggunaan teknologi bisa menekan ongkos tanpa menyentuh hak rakyat memilih pemimpin.
Sementara itu, wacana Pilkada via DPRD kembali hidup setelah Presiden Prabowo Subianto dan Golkar menyuarakan opsi serupa.(Sumber)
