Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengingatkan pemerintah dan publik agar tidak terjebak dalam euforia program pembangunan kembali Gaza yang diinisiasi oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace). Ia menilai, di balik misi kemanusiaan tersebut, terdapat motif ekonomi kuat dari Amerika Serikat di bawah pengaruh Donald Trump untuk mengamankan kepentingan bisnis negaranya.
Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/2/2026), Anwar menganalisis bahwa Trump, dengan naluri pengusahanya yang kental, melihat proyek rekonstruksi pascaperang sebagai peluang pasar baru.
“Trump bukan hanya politisi, tapi juga pengusaha. Jika Trump berhasil menghimpun dana gratis dari negara-negara anggota Board of Peace, pembangunan Gaza memang akan berjalan. Tapi pertanyaannya, siapa yang diuntungkan?” ujar Anwar.
Menurut Anwar, skema yang terjadi kemungkinan besar adalah negara-negara anggota hanya berperan sebagai penyumbang dana (donor). Sementara itu, kontraktor pelaksananya adalah perusahaan-perusahaan properti dan konstruksi asal Amerika Serikat, termasuk yang berafiliasi dengan jaringan bisnis Trump.
“Tentu yang untung adalah perusahaan properti Amerika Serikat. Negara-negara anggota cukup hanya sebagai penyumbang dan sedikit mendapat pujian,” tegasnya.
Persaingan Ekonomi AS-China
Anwar menempatkan analisis ini dalam konteks persaingan ekonomi global. Ia merujuk pada data bahwa posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi nomor satu dunia sedang terancam oleh China. Proyeksi PricewaterhouseCoopers (PwC) menyebutkan China berpotensi menyalip AS sebelum tahun 2030.
“Amerika tidak mau ekonominya tergeser ke nomor dua. Untuk itulah Trump berusaha menciptakan peluang-peluang baru bagi perusahaannya. Pembangunan kembali Gaza jelas tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rencana Trump memperkuat ekonomi negaranya,” jelas Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan tersebut.
Ia juga mencontohkan kebijakan luar negeri AS sebelumnya di Venezuela dan Iran yang kental dengan kepentingan penguasaan sumber daya minyak demi menahan laju pengaruh ekonomi China.
Latar Belakang: Polemik Keanggotaan Indonesia
Pernyataan keras Anwar Abbas ini muncul di tengah polemik nasional mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace untuk Gaza.
Sebelumnya, MUI secara kelembagaan telah mendesak pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang atau mundur dari forum tersebut karena kekhawatiran akan memberikan legitimasi politik bagi Israel pasca-genosida. Kekhawatiran ini berakar pada anggapan bahwa forum tersebut didesain untuk menguntungkan pihak agresor dan sekutunya secara ekonomi maupun politis.
Namun, pandangan ini berseberangan dengan Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU).
GKB-NU justru mendukung penuh partisipasi Indonesia, dengan alasan bahwa kehadiran RI di dalam forum (yang memegang mandat Resolusi PBB 2803) sangat krusial untuk memastikan proses rekonstruksi tidak melenceng dari agenda kemerdekaan Palestina dan Solusi Dua Negara.
Perbedaan pandangan antara dua elemen masyarakat sipil Islam ini menambah dinamis perdebatan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia di awal tahun 2026.(Sumber)
