Kapal-kapal ikan China dilaporkan memasuki perairan Natuna dan melakukan pencurian ikan. Kapal-kapal pencuri ikan itu bahkan dikawal kapal Coast Guard China.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menyampaikan protes keras karena pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh China.
Sikap berbeda ditunjukkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Ia mengatakan, persoalan ini tak perlu dibesar-besarkan.
“Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah kalau soal kehadiran kapal (Coast Guard China) itu,” katanya usai pertemuan sore bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
Luhut menilai, masuknya kapal-kapal asing China ini akibat kurangnya kemampuan Indonesia mengawasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
“Sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu. Sekarang Coast Guard kita itu, Bakamla, sedang diproses supaya betul-betul menjadi Coast Guard yang besar sekaligus dengan peralatannya,” imbuhnya.
Luhut menambahkan, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan untuk menambah kapal-kapal di kawasan Perairan Natuna.
“Ya kalau kita enggak hadir, kan orang hadir. Jadi sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup,” sambungnya.
Untuk memperkuat pengawasan di Natuna, rencananya Kementerian Pertahanan akan membeli kapal ukuran sekitar 138-140 meter frigate pada tahun ini. Luhut enggan membeberkan lebih rinci berapa kapal-kapal yang akan dibeli.
“Kita belum pernah punya selama Republik ini merdeka,” kata politisi Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Luhut meminta semua pihak tidak meributkan masalah pelanggaran kedaulatan oleh China di Natuna. Ia khawatir ribut-ribut mengenai persoalan ini mengganggu hubungan ekonomi dengan China, terutama investasi.
“Ya makanya (supaya enggak ganggu investasi), saya bilang untuk apa diributin. Sebenarnya kita juga mesti lihat, kita ini harus membenahi diri kita,” jelasnya. [kumparan]
