Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli melontarkan kritik tajam terhadap kondisi pemerintahan saat ini, khususnya terkait pengelolaan anggaran negara dan sejumlah kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Melalui pernyataannya di media sosial, Guntur Romli menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut mengalami defisit dalam dua bulan awal tahun. Ia bahkan menyampaikan kritik dengan gaya satir yang menyinggung langsung kepemimpinan nasional.
“Tor monitor ketua. APBN tekor ketua. Pemborosan lagi gacor. Efisiensi tipu-tipu,” ujar Guntur Romli dalam komentarnya yang kemudian ramai diperbincangkan di ruang publik, Sabtu (7/3/2026).
Menurut Guntur, kondisi APBN menunjukkan tren defisit sejak awal tahun. Ia menyebut pada Januari terjadi defisit sekitar Rp54 triliun dan meningkat pada Februari menjadi sekitar Rp135 triliun.
Angka tersebut, menurutnya, seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah karena mencerminkan tekanan fiskal yang tidak kecil. Apalagi di tengah berbagai program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar.
“Januari APBN tekor Rp54 triliun, Februari tekor Rp135 triliun. Ini harus dijelaskan secara transparan kepada publik,” ujarnya.
Ia menilai klaim efisiensi anggaran yang selama ini disampaikan pemerintah tidak sepenuhnya tercermin dalam kondisi fiskal negara.
Selain soal APBN, Guntur juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai sorotan publik.
Program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto itu disebutnya masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan makanan yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah.
Menurut Guntur, kejadian tersebut menunjukkan bahwa program besar yang menyasar jutaan siswa itu memerlukan pengawasan yang jauh lebih ketat.
“Kasus keracunan tidak berhenti. Ini menyangkut keselamatan anak-anak,” kata dia.
Guntur juga menyinggung kebijakan yang disebutnya sebagai impor ratusan ribu gerobak dari India.
Ia mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi merugikan pelaku usaha kecil dan industri lokal yang sebenarnya mampu memproduksi kebutuhan serupa.
Menurutnya, kebijakan itu juga disebut lolos tanpa pembahasan yang cukup di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR).
“Impor ratusan ribu gerobak dari India bisa lolos dari DPR. Ini perlu penjelasan,” katanya.
Di sisi lain, Guntur juga mengingatkan pemerintah terhadap potensi dampak ekonomi dari konflik di kawasan Timur Tengah yang terus memanas.
Ia menilai ketegangan geopolitik tersebut dapat mempengaruhi stabilitas global, termasuk harga energi, perdagangan internasional, hingga kondisi ekonomi domestik Indonesia.
Karena itu, menurutnya pemerintah harus lebih fokus mengantisipasi dampak global tersebut terhadap perekonomian nasional.
Guntur kemudian melontarkan kritik paling tajam terkait aktivitas Presiden yang dinilai terlalu sering melakukan perjalanan luar negeri di tengah berbagai persoalan domestik.
Menurutnya, situasi ekonomi dan geopolitik saat ini membutuhkan perhatian penuh dari kepala negara.
“Belum ancaman dari dampak perang di Timur Tengah. Presiden kok asyik jalan-jalan ke luar negeri,” ujar Guntur.
