Polemik mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) memicu perdebatan luas di ruang publik. Sejumlah kalangan mulai dari mahasiswa, akademisi, politisi, hingga aktivis menyuarakan desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi bahkan menarik Indonesia dari keanggotaan organisasi tersebut.
Pandangan kritis itu salah satunya disampaikan oleh pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah. Dalam tulisannya yang beredar di kalangan aktivis, ia menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.
Menurut Rizal, berbagai kelompok masyarakat telah menyampaikan sikap penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP yang disebut sebagai inisiatif yang didorong oleh Amerika Serikat. Selain itu, muncul pula tuntutan agar pemerintah meninjau ulang perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika yang dinilai tidak seimbang.
Rizal berpendapat bahwa penolakan tersebut didasari oleh pertimbangan konstitusi serta prinsip politik luar negeri Indonesia yang dikenal dengan konsep bebas aktif. Ia menyebut bahwa sebagian kalangan mengkhawatirkan keterlibatan Indonesia dalam BoP dapat memposisikan negara pada konflik geopolitik yang sensitif, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Dalam tulisannya, Rizal juga menyinggung meningkatnya ketegangan global setelah konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi tersebut menurutnya membuat sebagian pihak semakin mempertanyakan relevansi BoP sebagai forum yang diklaim bertujuan menciptakan stabilitas dan perdamaian.
“Sejumlah pihak menilai forum tersebut justru berpotensi memperpanjang konflik dan tidak memberikan jaminan nyata bagi perdamaian di wilayah seperti Gaza,” tulis Rizal dalam pernyataannya, Selasa (10/3/2026).
Ia juga mencoba menganalisis beberapa kemungkinan alasan mengapa pemerintah Indonesia belum mengambil langkah keluar dari BoP. Di antaranya, menurutnya, bisa terkait strategi diplomasi dari dalam organisasi, pertimbangan hubungan internasional, hingga kalkulasi politik luar negeri yang lebih luas.
Namun pandangan tersebut tidak lepas dari kritik keras sebagian kelompok masyarakat sipil. Bahkan di ruang publik mulai muncul seruan agar pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan dasar pengambilan keputusan terkait keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tersebut.
Di sisi lain, hingga kini pemerintah belum memberikan penjelasan rinci mengenai posisi strategis Indonesia dalam Board of Peace. Sejumlah analis menilai pemerintah kemungkinan masih melakukan kalkulasi diplomatik karena isu tersebut berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan negara-negara besar serta dinamika keamanan global.
Pengamat hubungan internasional menilai polemik ini menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang transparan dalam kebijakan luar negeri. Apalagi keputusan yang menyangkut kerja sama internasional sering kali berdampak langsung pada persepsi publik terhadap arah politik luar negeri Indonesia.
Perdebatan mengenai BoP diperkirakan masih akan berlanjut dalam waktu dekat, seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap posisi Indonesia dalam berbagai forum geopolitik global.
