Advokat dan aktivis Ahmad Khozinudin menyerukan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan langkah tegas dengan mengusir duta besar Amerika Serikat dari Jakarta. Seruan tersebut disampaikan menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta dampaknya terhadap jalur energi global.
Dalam pernyataannya, Khozinudin menilai langkah tersebut perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional Indonesia, terutama terkait keamanan pasokan energi yang melewati Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak tersibuk di dunia.
Menurutnya, situasi di kawasan tersebut semakin memanas setelah Iran menerapkan protokol pelintasan baru di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut dikabarkan memberikan syarat tertentu kepada negara-negara yang ingin melintasi jalur strategis tersebut, termasuk terkait sikap diplomatik terhadap Amerika Serikat dan Israel.
Khozinudin mengatakan Indonesia perlu mengevaluasi hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, mengingat posisi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak yang cukup besar. Ia menyebut konsumsi bahan bakar minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, dengan sekitar 1 juta barel di antaranya berasal dari impor.
“Sebagian pasokan minyak Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah yang jalur pengirimannya melewati Selat Hormuz. Jika terjadi gangguan serius di jalur ini, maka dampaknya bisa langsung dirasakan oleh perekonomian nasional,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).
Ia juga mengungkapkan adanya informasi mengenai kapal tanker milik Pertamina yang tertahan di kawasan tersebut akibat meningkatnya ketegangan geopolitik.
Selain faktor energi, Khozinudin juga menilai hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat perlu dilihat kembali dalam perspektif kepentingan nasional. Ia mengkritik sejumlah kebijakan global Amerika yang dianggapnya sering menggunakan pendekatan kekuatan dalam hubungan internasional.
Dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia, Khozinudin juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana hubungan diplomatik dengan Israel. Ia berpendapat bahwa Indonesia harus tetap berpegang pada konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan serta mendukung kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, sikap politik luar negeri Indonesia harus berlandaskan pada prinsip keadilan internasional serta solidaritas terhadap negara-negara yang mengalami konflik.
Khozinudin juga menekankan bahwa stabilitas pasokan energi merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional. Gangguan distribusi minyak, kata dia, dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional, mulai dari defisit anggaran negara, kenaikan harga bahan bakar, hingga meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
“Indonesia harus memastikan kebijakan luar negeri dan diplomasi energi benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.
