Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengemukakan analisa tajam terkait dinamika global yang dinilainya berpotensi berdampak langsung terhadap stabilitas politik Indonesia. Dalam pandangannya, ada indikasi permainan kekuatan global yang mencoba memanfaatkan momentum krisis untuk menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Amir menyoroti narasi yang berkembang mengenai dugaan aliran dana dari tokoh global George Soros yang disebut-sebut memiliki kepentingan dalam mendorong perubahan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, skenario yang dibangun mengarah pada penciptaan kondisi mirip dengan krisis besar yang pernah terjadi pada Reformasi 1998.
Dalam analisisnya, Amir menyebut bahwa salah satu tujuan dari tekanan global tersebut adalah mendorong perubahan konstitusi, khususnya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke arah yang lebih liberal.
Ia menilai, perubahan konstitusi sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan muncul sebagai konsekuensi dari instabilitas politik dan tekanan ekonomi. “Jika kondisi dibuat kacau, maka ruang untuk mendorong perubahan sistem akan terbuka lebar,” ujarnya, Ahad (22/3/2026).
Lebih jauh, Amir mengaitkan situasi ini dengan kondisi global yang tengah tidak stabil—mulai dari potensi krisis ekonomi, konflik geopolitik, hingga tekanan terhadap mata uang negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut dinilai bisa memicu:
-Krisis moneter
-Penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah
-Lonjakan ketidakpuasan sosial
“Ketika krisis ekonomi terjadi, maka legitimasi politik ikut tergerus. Ini pola klasik yang sudah berulang di banyak negara,” kata Amir.
Amir juga menyoroti dinamika elite dalam negeri yang disebutnya sebagai praktik “politik saling menunggangi”. Dalam situasi krisis, berbagai kekuatan politik dapat memanfaatkan momentum untuk memperkuat posisi masing-masing.
Ia menggambarkan, apabila pemerintahan Prabowo Subianto mengalami tekanan berat hingga jatuh, maka secara konstitusional posisi presiden akan diisi oleh wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka.
“Dalam sistem kita, suksesi sudah jelas. Ketika presiden tidak dapat melanjutkan, maka wakil presiden naik. Ini yang kemudian menjadi bagian dari kalkulasi politik,” jelasnya.
Dalam analisa tersebut, Amir juga menyinggung masih kuatnya pengaruh politik Joko Widodo (Jokowi) di berbagai lini kekuasaan. Ia menilai, kekuatan ini bisa menjadi faktor penting dalam dinamika suksesi kepemimpinan nasional.
Menurutnya, ada persepsi di publik bahwa sebagian kekuatan politik menginginkan Gibran Rakabuming Raka naik menjadi presiden dalam skenario tertentu.
“Ini bukan soal benar atau salah, tapi bagaimana persepsi itu berkembang di publik dan menjadi bagian dari dinamika politik,” ujarnya.
Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam analisa Amir adalah peran media sosial. Ia menilai, platform digital saat ini memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik sekaligus menggerakkan aksi massa.
Menurutnya, narasi negatif terhadap pemerintah yang masif di media sosial berpotensi menjadi pemicu demonstrasi besar, terutama jika dikombinasikan dengan tekanan ekonomi.
“Media sosial hari ini bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat mobilisasi. Dalam situasi krisis, ini bisa menjadi pemantik gerakan besar,” tegasnya.
Di akhir analisanya, Amir Hamzah menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh elemen bangsa terhadap berbagai kemungkinan skenario yang berkembang, baik dari dalam maupun luar negeri.
Ia menyarankan agar pemerintah memperkuat stabilitas ekonomi, menjaga kepercayaan publik, serta mengelola komunikasi politik secara efektif guna meredam potensi gejolak.
“Sejarah mengajarkan bahwa krisis tidak datang tiba-tiba. Ia dibentuk oleh banyak faktor—ekonomi, politik, dan persepsi publik. Karena itu, antisipasi menjadi kunci utama,” pungkasnya
