Ketua DPR RI Puan Maharani menilai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah belakangan ini harus menjadi bahan evaluasi bersama antara DPR dan pemerintah.
“Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026)
Menurut Puan, evaluasi tersebut perlu melihat berbagai faktor yang berpotensi mendorong praktik korupsi di tingkat daerah, termasuk kemungkinan mahalnya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah.
“Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran para kepala daerah mengenai pentingnya akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.
“Juga bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa akuntabilitas itu penting, bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga,” jelas Puan.
Karena itu, Puan menegaskan evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah.
“Jadi memang harus ada evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut,” pungkasnya.
Diketahui, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan praktik pemberian fee proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan tujuh orang lainnya, Senin (9/3/2026). Hari ini, Selasa (10/3/2026) seluruhnya digelandang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk dimintai keterangan lebih intensif.
Berdasarkan informasi yang diterima, tim KPK melakukan penindakan terhadap Bupati Rejang Lebong setelah melakukan rangkaian penyelidikan tertutup.(Sumber)
