Kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menilai kepemimpinan nasional saat ini berjalan secara “amatiran” dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam pengelolaan negara.
Dalam pernyataannya pada 1 April 2026, Rizal menyebut bahwa berbagai janji kerakyatan yang disampaikan saat kampanye dinilai tidak terealisasi secara optimal. Ia bahkan menilai capaian pemerintahan saat ini cenderung “nyungsep” jika dibandingkan dengan ekspektasi publik sebelumnya.
Menurutnya, struktur kabinet yang dibentuk juga tidak menunjukkan kualitas yang diharapkan. Ia mengkritik komposisi kabinet yang dinilai gemuk namun minim efektivitas, serta tidak mampu menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan bangsa.
Di sektor hubungan luar negeri, Rizal menyoroti arah diplomasi Indonesia yang dianggap tidak konsisten. Ia mengaitkan dinamika hubungan dengan sejumlah tokoh dunia seperti Xi Jinping dan Donald Trump sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang dinilai tidak memiliki arah jelas.
Ia juga menyinggung situasi geopolitik global, termasuk ketegangan yang melibatkan Benjamin Netanyahu, serta dampaknya terhadap posisi Indonesia. Rizal menilai upaya Indonesia dalam memainkan peran sebagai mediator perdamaian tidak berjalan efektif dan justru menimbulkan kebingungan di tingkat kebijakan.
Di dalam negeri, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan turut menjadi sorotan. Rizal menilai implementasi program tersebut belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, bahkan ia mengingatkan adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaannya.
Selain itu, ia juga menilai berbagai persoalan lama, termasuk isu korupsi, nepotisme, hingga utang luar negeri yang berkembang sejak era Joko Widodo belum ditangani secara serius oleh pemerintahan saat ini.
Rizal turut mengkritik kepemimpinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai belum menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang kuat dalam mendampingi presiden.
Sebagai penutup, ia menyampaikan pandangannya bahwa kondisi pemerintahan saat ini menjadi beban bagi masyarakat, serta menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap arah kepemimpinan nasional.
Pernyataan ini menambah deretan kritik dari berbagai kalangan terhadap kinerja pemerintah, di tengah dinamika politik dan tantangan ekonomi yang masih terus berkembang di Indonesia.
