Kemarin ada pemandangan yang tak biasa. Antrian panjang Minyak Subsidi di SPBU. Sepanjang jalan raya Rancaekek-Bandung dipenuhi antrian truk. Beberapa mobil niaga yang menggunakan bio solar mengular panjang.
Pengisian pun dibatasi. Hanya Rp200.000 atau 29 liter sekali ngisi. Isinya pakai barcode. Harga Bio Solar hari ini belum naik. Masih Rp6.800/liter. Bila ingin isi lebih. Bisa antrian lagi di SPBU selanjutnya.
Seperti kita ketahui. Sejak 1 April 2026, pemerintah memberlakukan pembatasan pembelian untuk dua jenis minyak subsidi; bio solar dan pertalite agar beban APBN tidak terlalu berat.
Bagi yang menggunakan minyak subsidi lainnya, Pertalite aman. Tidak ada antrian panjang seperti truk dan kendaraan niaga lainnya. Anda bisa bayangkan bila Pertalite langka. Bisa-bisa macetnya kiloan meter.
Sebagai dampak perang AS-Israel vs Iran dunia menjerit. Minyak langka. Dampaknya minyak mahal. Kalaupun belum naik seperti di Indonesia khususnya bio solar terpaksa harus antri berjam-jam di SPBU.
Pemandangan seperti ini biasanya isyarat minyak subsidi bakal naik. Kita tinggal menunggu kelangkaan Pertalite. Antrian mobil pribadi di SPBU.
Pemerintahpun dilematis. Bila minyak subsidi tidak naik, APBN jebol. Anggaran subsidi setahun tidak akan cukup mengcover mahalnya minyak dunia.
Kebijakan pemerintah menahan harga minyak subsidi tidak naik dan pembatasan pembelian. Diproyeksikan membutuhkan subsidi kompensasi sekitar Rp30,8 triliun.
Bila minyak subsidi; bio solar dan pertalite naik bisa memicu gejolak sosial. Rakyat sudah menjerit. Minyak subsidi belum naik saja harga sembilan bahan pokok (sembako) sudah terlebih dahulu naik.
Beras premium 5 kilogram misalnya. Sebelum perang AS-Israel vs Israel masih dibandrol Rp75.000. Sekarang harganya melonjak tajam. Rp95.000 per 5 kilogram.
Buah simalama. Dua pilihan yang sama-sama sulit atau serba salah bagi Presiden Prabowo. Minyak subsidi tidak naik, APBN jebol. Naik, berpotensi gejolak sosial. Daya beli turun. Rakyat marah.
Menggelontorkan bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan minyak subsidi dan sembako seperti yang sudah-sudah belum tentu menjadi solusi. Angka kemiskinan berpotensi bertambah akibat kenaikan minyak subsidi dan sembako.
Kondisi demikian bisa memicu gejolak sosial. Apalagi bila ada kelompok politik bermain. Mengipasi-ngipasi rakyat untuk aksi besar-besaran.
Jakarta, 12 Dzulqa’dah 1447/30 April 2026
Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
