Kecelakaan tabrakan kereta di Bekasi Timur yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line dinilai bukan sekadar insiden tunggal. Peristiwa yang menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lainnya itu disebut mencerminkan persoalan mendasar dalam sistem keselamatan transportasi.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai tragedi tersebut tidak bisa hanya dilihat dari satu penyebab, seperti faktor kendaraan di perlintasan.
“Kalau hanya fokus pada satu titik, kita berisiko menutup persoalan yang lebih besar. Ini bukan sekadar kecelakaan, tapi cermin dari sistem keselamatan yang belum tuntas,” kata Achmad, Rabu (29/4/2026).
Ia menyoroti masih banyaknya perlintasan sebidang yang rawan, dengan tingkat pengamanan yang belum merata. Data menunjukkan ribuan perlintasan kereta di Pulau Jawa masih aktif, termasuk yang belum dijaga atau bahkan tidak terdaftar secara resmi.
Kondisi itu, menurutnya, membuat potensi kecelakaan tetap tinggi, terutama di titik-titik padat yang mempertemukan lalu lintas kendaraan dengan jalur kereta.
Achmad menilai selama ini pembangunan infrastruktur cenderung berfokus pada proyek besar yang bersifat simbolik, sementara aspek keselamatan dasar belum mendapat perhatian setara.
“Modernisasi tidak cukup hanya pada proyek besar. Keselamatan di lapangan justru yang paling dirasakan masyarakat setiap hari,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pola penanganan yang kerap bersifat reaktif. Perbaikan perlintasan dan sistem pengamanan sering kali baru dipercepat setelah terjadi kecelakaan.
Menurutnya, pendekatan seperti itu membuat biaya yang ditanggung menjadi jauh lebih besar, baik dari sisi korban jiwa maupun dampak sosial.
“Keselamatan seharusnya jadi fondasi, bukan tambahan. Kalau terus ditunda, yang dibayar adalah nyawa dan kepercayaan publik,” ucapnya.
Ke depan, ia mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penanganan perlintasan rawan melalui pembangunan flyover atau underpass, serta memperkuat sistem penjagaan dan sinyal.
Selain itu, pemeliharaan infrastruktur dasar juga diminta tidak lagi dikorbankan demi efisiensi anggaran.
“Yang paling penting adalah melindungi pengguna harian. Infrastruktur yang dipakai jutaan orang harus jadi prioritas utama,” terang Achmad.
Ia menegaskan, tragedi Bekasi harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Tanpa perubahan kebijakan yang berorientasi pada pencegahan, risiko kecelakaan serupa akan terus membayangi.
“Ini harus jadi titik balik. Karena pembangunan yang tidak aman bukanlah kemajuan,” tuturnya.,(Sumber)
